KAMI TAK INGIN LAUT NATUNA JADI MANDALA PERANG

Edisi: Edisi / Tanggal : 2021-12-11 / Halaman : / Rubrik : WAW / Penulis :

LAUT Natuna Utara, yang oleh Cina disebut Laut Cina Selatan, kembali menjadi sorotan ketika pemerintah Cina dikabarkan memprotes pengeboran minyak dan gas di sana. Sebelumnya, daerah ini disorot karena maraknya pencurian ikan oleh nelayan Vietnam. Saat ini Indonesia memiliki klaim perbatasan perairan yang tumpang-tindih dengan Vietnam dan Cina di kawasan tersebut.
Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya Tentara Nasional Indonesia Aan Kurnia tak terlalu heran melihat Laut Natuna menjadi rebutan. "Di situ ada ikan, gas, minyak. Jadi rebutan," kata bekas Panglima Komando Armada Barat Angkatan Laut ini dalam wawancara dengan wartawan Tempo, Anton Aprianto, Abdul Manan, dan Riky Ferdianto, pada Selasa, 7 Desember lalu.
Dalam wawancara sekitar 1 jam di kantornya di Jakarta, Aan Kurnia menjelaskan pengamanan perairan Indonesia, tantangan lembaganya dengan armada yang belum ideal, dan apa saja usulnya untuk melindungi perbatasan perairan. Ihwal ramai-ramai di Natuna saat ini, ia menilai Indonesia sudah menang satu poin karena pengeboran bisa diselesaikan meski ada komplain dan manuver Cina.
Apa kejahatan yang kerap terjadi di perairan kita?
Awal Januari, Badan Keamanan Laut (Bakamla) menangkap kapal super-tanker MT Frea berbendera Panama dan MT Horse berbendera Iran. Anak buah kapalnya orang Cina. Kapal ini menjual bahan bakar secara ilegal. Ini di perairan Indonesia, bukan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), bukan di landas kontinen. Kalau di sini berlaku hukum nasional. Mereka tunduk pada undang-undang kita. Beda kalau di ZEE dan landas kontinen, seperti di Laut Natuna Utara yang sekarang lagi ramai itu.
Kapal ini membawa hampir 2 juta barel minyak mentah. Nilainya hampir Rp 2 triliun. Mereka juga membuang limbah dan membawa senjata pula. Kami proses. Namun, karena Bakamla yang menangkap dan undang-undangnya belum kuat bagi Bakamla sebagai penyidik, akhirnya jadi ramai. Yang seharusnya bisa selesai sebulan-dua bulan molor jadi enam-tujuh bulan. Saya menghadap Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Mahfud Md.) serta Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Luhut Binsar Pandjaitan), baru selesai.
Akhirnya diputus bersalah oleh pengadilan. Ada penalti ke pemerintah. Saya bisa mengamankan hampir Rp 2 triliun di awal 2021 ini. Pada Maret, saya bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional menyelamatkan narkotik hampir setengah ton di Kepulauan Seribu. Itu mendekati Rp 2 triliun nilainya. Berapa jiwa yang terkena dampak kalau beredar? Satu gram bisa untuk lima orang. Setengah ton bisa 2 juta orang.
Bagaimana kondisi keamanan perairan kita secara umum?
Indonesia memiliki 17.504 pulau. Kita punya perbatasan dengan 10 negara, dari yang paling barat India, Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, hingga Timor-Leste. Dengan 10 negara itu belum selesai soal perbatasan lautnya. Kalau perbatasan darat cuma dengan tiga negara. Lalu mengapa Natuna yang ramai? Di situ ada ikan, gas, minyak. Jadi rebutan. Makanya orang-orang pada datang ke sana. Daerah lain ibaratnya tidak terlalu mengkilap. Meski belum selesai (soal perbatasannya), tidak terlalu jadi isu.
Natuna menjadi ramai karena potensi kekayaan alamnya?
Perairan Ambalat mengapa ramai? Di sana ada minyaknya. Kalau tidak ada apa-apanya, tidak ada ramai-ramai. Kita dengan India tidak pernah terdengar (bermasalah), kan? Karena tidak ada apa-apa. Mau ngambil ikan? Tidak ada ikan di sana. Ibaratnya pengambilan lahan akan ramai kalau di sana banyak buahnya. Natuna ini luar biasa.
Cina memprotes pengeboran kita di Natuna. Di mana lokasi persisnya?
Yang jelas itu di landas kontinen Indonesia. Cina berpatokan pada nine-dash line. Dasarnya adalah traditional fishing ground, berdasarkan tradisi nenek moyangnya mencari ikan. Itu kan ngawur. Tidak ada di aturan internasional, di Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS). Nine-dash line yang diklaim Cina itu berpotongan, tumpang-tindih, dengan lima negara.
Indonesia sudah…

Keywords: Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut | TNI AL, Cina | Pemerintah Cina, Laut Cina Selatan, Laut Natuna Utara, Bakamla,

Rp. 15.000