Setelah Jangkar Premier Terlepas

Edisi: Edisi / Tanggal : 2021-12-18 / Halaman : / Rubrik : INT / Penulis :

PERAIRAN Laut Natuna Utara riuh ketika Noble Clyde Boudreaux, rig pengeboran minyak apung milik Premier Oil Natuna Sea BV, melempar sauh pada akhir Juni lalu. Rig anak perusahaan Inggris, Harbour Energy PLC, yang sebagian sahamnya dimiliki badan usaha milik negara Rusia, Zarubezhneft, mengebor dua sumur minyak di Blok A Natuna, sekitar 140 mil laut atau 259 kilometer dari Pulau Natuna Besar.
Keriuhan bersumber dari deru kapal-kapal Cina yang mendekat ke rig. Tak lama kemudian pemerintah Cina mengirimkan surat yang meminta Indonesia menghentikan pengeboran minyak dan gas di Natuna. Cina mengklaim perairan itu masih bagian dari Laut Cina Selatan berdasarkan Nine-Dash Line, konsep yang tidak diakui Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS).
Pemerintah Indonesia tidak menanggapi protes tersebut. Eddy Pratomo, mantan Direktur Jenderal Hubungan Internasional Kementerian Luar Negeri Indonesia, menilai sikap pemerintah sudah benar. “Mereka mau protes, silakan. Kami jelaskan,” ujarnya kepada Tempo pada Jumat, 10 Desember lalu.
Menurut Eddy, tidak ada sengketa Laut Natuna antara Indonesia dan Cina sebagaimana marak diberitakan berbagai media. Karena itu, kata dosen tidak tetap Ilmu Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Diponegoro ini, “Jangan mau negosiasi. Itu berarti kita mengakui klaim Cina.”
Keributan soal Laut Natuna Utara tak hanya melanda Indonesia. Malaysia dan Vietnam juga mendapat protes serupa ketika mereka sedang mengeksplorasi minyak dan gas di blok yang berdekatan…

Keywords: Sengketa Laut Natuna, Laut Cina Selatan, Minyak dan Gas | Migas, Laut Natuna Utara, ZEE Indonesia, 

---

Foto Terkait