Jerat Surat Wali Di Kampung

Edisi: Edisi / Tanggal : 2022-01-01 / Halaman : / Rubrik : INT / Penulis :

PERTEMUAN virtual perwakilan buruh migran Hong Kong, Taiwan, dan Korea Selatan dengan pejabat Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) pada Selasa siang, 21 Desember lalu, berlangsung panas. Perwakilan pekerja meminta BP2MI mencabut syarat surat izin wali dalam perpanjangan kontrak pekerja di luar negeri. Namun para pejabat berkukuh bahwa surat itu tetap wajib ada. "Peserta akhirnya marah dan walk out," kata Sringatin, Ketua Indonesian Migrant Workers Union dan Koordinator Jaringan Buruh Migran Indonesia yang hadir dalam pertemuan yang berlangsung sekitar setengah jam tersebut, Selasa, 28 Desember lalu.
Keributan ini bermula dari pengumuman Konsulat Jenderal RI untuk Hong Kong dan Makau di laman Facebook pada 10 Desember lalu. Konsulat menyatakan pekerja migran Indonesia yang akan memperpanjang kontrak kerja atau berganti majikan perlu menyertakan salinan surat persetujuan dari suami, istri, orang tua, atau wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah setempat. Aturan ini akan diberlakukan mulai 1 Januari 2022.
Aturan baru ini mengacu pada Peraturan BP2MI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Standar, Penandatanganan, dan Verifikasi Perjanjian Kerja Pekerja Migran Indonesia. Peraturan BP2MI yang ditandatangani Kepala BP2MI Benny Rhamdani pada 23 April 2020 itu sebenarnya turunan dari Pasal 15 Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia mengenai pembuatan dokumen perjanjian kerja antara pekerja dan pemberi kerja. Tak ada keterangan tentang surat wali dalam pasal tersebut. Adapun surat wali terdapat dalam pasal lain mengenai dokumen yang wajib dimiliki calon pekerja. Masalahnya, para pekerja yang memperpanjang kontrak tentulah bukan calon…

Keywords: Taiwan, Hong Kong, TKI, Buruh Migran, BP2MI, 

---

Foto Terkait