Bubar Pesta Terbakar Batu Bara

Edisi: 8 Janu / Tanggal : 2022-01-08 / Halaman : / Rubrik : LAPUT / Penulis :

KEPANIKAN mendadak sontak menyerang kalangan pebisnis batu bara, Jumat petang, 31 Desember 2021. Rencana pesta pada malam menjelang pergantian tahun ambyar seketika. Para pemimpin perusahaan grabak-grubuk, supersibuk. “Sangat crowded. Kami telepon ke sana-kemari,” kata Mohammad Arsjad Rasjid Prabu Mangkuningrat, Direktur Utama PT Indika Energy Tbk, menceritakan peristiwa di malam tahun baru itu kepada Tempo, Rabu, 5 Januari lalu.
Kehebohan dipicu surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Ridwan Djamaluddin yang baru diteken petang hari itu juga. Isinya: penjualan batu bara ke luar negeri dilarang selama 1-31 Januari 2022.
Pemerintah memerintahkan semua pemegang izin pertambangan batu bara memasok semua produknya untuk memenuhi kebutuhan listrik. Batu bara ekspor yang kadung dipindahkan ke pelabuhan muat, bahkan yang sudah dimuat kapal, pun kudu segera dikirim ke pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara milik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan pengembang listrik swasta atau independent power producer (IPP).
Kebijakan itu jelas membikin panik pengusaha. Tak hanya cuan yang berpotensi melayang, batalnya ekspor berarti kontrak dengan mitra dagang, importir di luar negeri, tak terpenuhi. Masalahnya, “Barang sudah ada di kapal,” ujar Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia, Jumat, 7 Januari lalu. “Semua serba mendadak. Tidak ada diskusi sebelumnya.”
Horor lebih dulu melanda PLN. Per 30 Desember 2021, sebanyak 17 PLTU batu bara milik grup PLN dan IPP kekurangan batu bara. Stok batu bara yang ada hanya cukup untuk menghidupkan pembangkit kurang dari 10 hari operasi, jauh dari standar 20 hari operasi.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo (kanan) dan Menteri BUMN Erick Thohir saat mengunjungi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel dan Gas Pesanggaran, Denpasar, Bali, 27 Desember 2021. ANTARA/Fikri Yusuf
Tanpa tambahan pasokan batu bara, pembangkit-pembangkit ini harus dipadamkan secara bergiliran mulai 5 Januari hingga 10 Januari 2022. PLTU Jawa 7 dan PLTU Cilacap Unit III menjadi calon pembangkit yang pertama kali padam.
Dalam hitungan PLN, pemadaman 17 pembangkit itu akan mempengaruhi 10 juta pelanggan PLN di sistem kelistrikan regional Jawa, Madura, dan Bali; Sumatera dan Kalimantan; serta Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara.  
Kondisi darurat itu memaksa direksi PLN mengirimkan surat kepada Kementerian Energi. Diteken Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo pada 31 Desember 2021, surat bernomor 77875/EPI.01.01/C01000000/2021-R itu melaporkan kondisi krisis pasokan batu bara. Surat inilah yang melatarbelakangi terbitnya surat pelarangan ekspor batu bara. “Jika pelarangan ekspor tidak dilakukan, sekitar 10.850 megawatt PLTU akan padam. Ini berpotensi mengganggu kestabilan perekonomian nasional,” tutur Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Ridwan Djamaluddin dalam siaran pers, Sabtu, 1 Januari lalu.
Sabtu siang itu, pada hari pertama 2022 yang semestinya hari libur, Ridwan menjadi sasaran tunggal seabrek pertanyaan tajam yang dilontarkan para pemimpin perusahaan pertambangan batu…

Keywords: PLN, Batu Bara, PLTU Batu Bara, PLTU, DMO, 

---

Foto Terkait