Jika Seniman Tak Lagi Nyeni

Edisi: Edisi / Tanggal : 2022-01-15 / Halaman : / Rubrik : HK / Penulis :

UNDANGAN rapat itu menyebar kepada pengurus dan staf sekretariat Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) sejak pekan pertama Januari lalu. Surat tersebut muncul hampir sebulan setelah DKJ menyampaikan mosi tidak percaya kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 
Surat yang diteken Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Iwan Henry Wardhana tersebut mengagendakan pembahasan nasib 25 pegawai DKJ pada Senin, 17 Januari lalu. Salah satu poin mosi tidak percaya adalah status karyawan DKJ. “Akhirnya kami diundang membahas nasib karyawan,” ujar Wakil Ketua I DKJ Hikmat Darmawan, Rabu, 12 Januari lalu.
Urusan pegawai ini pula yang menjadi pemicu DKJ melayangkan mosi tidak percaya pada 17 Desember lalu. Pengurus DKJ kecewa karena Pemerintah Provinsi DKI memutuskan hanya merekrut empat karyawan. Status pegawai mereka juga berubah. Pemotongan ini adalah imbas kebijakan pemerintah DKI Jakarta yang berencana mengubah pola anggaran operasional DKJ. 

Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta Iwan Wardhana di Kantor Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, 14 Januari 2022./TEMPO/Subekti.
Hikmat mengatakan pemerintah DKI secara sepihak memutuskan hubungan kerja dan mengubah status para pegawai. Dalam berbagai rapat bersama DKJ, perwakilan pemerintah Jakarta tak pernah menyampaikan perubahan ini.
Sementara itu, kegiatan operasional sekretariat DKJ bergantung pada semua pegawai tersebut. Ada banyak program yang sudah disiapkan dan membutuhkan tenaga mereka. “Ada 49 program reguler di bawah enam komite yang…

Keywords: Dewan Kesenian Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan, Taman Ismail Marzuki, 

---

Foto Terkait