Kita Bisa Saling Belajar Demokrasi

Edisi: Edisi / Tanggal : 2022-01-22 / Halaman : / Rubrik : WAW / Penulis :

PANDEMI Covid-19 membuat Menteri Luar Negeri Retno Marsudi membuat skala prioritas untuk aktivitas dan kegiatan diplomatik yang bisa dihadiri secara langsung. Salah satu kegiatan yang tidak bisa dia hadiri secara fisik adalah pertemuan Menteri Luar Negeri Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dan G7 di Liverpool, Inggris, Desember 2021. Ia menyampaikan permintaan maaf atas hal ini, tapi mengikuti penuh pertemuan itu secara virtual. Saat di luar negeri, perempuan diplomat kelahiran Semarang, 27 November 1962, ini juga mengaku tidak pernah menawar kebijakan protokol kesehatan negara tujuan karena menyadari bahwa tujuannya adalah melindungi semua orang.
Salah satu tantangan yang dihadapi Retno dan menteri luar negeri ASEAN lain adalah masalah Myanmar, terutama setelah pergantian Ketua ASEAN, dari Brunei kepada Kamboja, pada tahun ini. Topik yang mengemuka adalah bagaimana penyelesaian kasus kekerasan di Myanmar pasca-kudeta militer pada Februari 2021.
“Selama belum ada kemajuan yang signifikan terhadap implementasi lima butir konsensus, kami meminta Myanmar diwakili (delegasi) nonpolitik,” ucap Retno. Lima konsensus ASEAN itu meliputi penghentian kekerasan, dialog konstruktif semua pihak, mediasi yang akan difasilitasi utusan Ketua ASEAN, bantuan kemanusiaan, dan kunjungan utusan khusus ke Myanmar untuk bertemu semua pihak terkait.
Dalam wawancara dengan wartawan Tempo, Abdul Manan, Mahardika Satria Hadi, dan Iwan Kurniawan, dalam dua kali kesempatan, 22 Desember 2021 dan 20 Januari lalu, Retno membahas sejumlah isu, termasuk Myanmar, Laut Cina Selatan, Taliban, dan presidensi Indonesia di G20.
Tahun ini kepemimpinan ASEAN beralih kepada Kamboja. Bagaimana kelanjutan agenda penyelesaian Myanmar?
Sudah menjadi tradisi saya dalam beberapa tahun terakhir ini, menjelang kepemimpinan baru, saya bertemu menteri luar negeri yang memangku kepemimpinan ASEAN. Saat kami bertemu, tentu saja tidak terlepas untuk membahas Myanmar. Itu isu yang sangat menjadi perhatian ASEAN dan dunia. Yang saya sampaikan adalah bahwa kami ingin ada kemajuan. Pihak Kamboja sudah share ke saya dan secara resmi mengumumkan bahwa yang akan menjadi utusan khusus Ketua ASEAN adalah menteri luar negerinya, Prak Sokhonn. Saya sampaikan bahwa isu utama yang harus disegerakan adalah implementasi lima poin konsensus ASEAN. Di antara ketua satu dengan yang lain ada warna tersendiri. Tapi, bagi Indonesia, yang penting lima poin itu harus menjadi referensi utama dalam engagement ASEAN dalam persoalan Myanmar.
Kunjungan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen ke Myanmar memicu kritik. Bagaimana sikap Indonesia?
Sebagai anggota ASEAN, kita semua memahami bahwa prioritas utama saat ini adalah mendorong militer Myanmar untuk segera mengimplementasikan lima butir konsensus yang telah disepakati di Jakarta pada 24 April 2021. Kudeta…

Keywords: Myanmar, ASEAN, Retno Marsudi, Taliban, Demokrasi, 

---

Foto Terkait