Ancaman Baru Teluk Balikpapan

Edisi: Edisi / Tanggal : 2022-02-12 / Halaman : / Rubrik : LAPUT / Penulis :

MAPPASELLE tak bisa membayangkan nasib para nelayan bila memancing dan menjala ikan di Teluk Balikpapan dianggap aktivitas ilegal. Direktur Eksekutif Kelompok Kerja Pesisir dan Nelayan, lembaga swadaya masyarakat yang mengadvokasi isu pesisir dan nelayan di Balikpapan, itu mempersoalkan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Zona Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Kalimantan Timur 2021-2041 yang menetapkan perairan di sisi barat Selat Makassar tersebut sebagai zona pelabuhan.
Nelayan dan Teluk Balikpapan, kata Mappaselle, tak bisa dipisahkan. Bahkan sejarah nama Balikpapan juga dikaitkan dengan keberadaan kampung nelayan tertua, Desa Jenebora, dan suku Pasir Balik (Pasir Kuleng) yang menetap di sepanjang pesisir teluk itu. “Padahal nelayan aktif memberi masukan untuk rancangan perda itu sejak 2017,” ujarnya. “Di Teluk Balikpapan ini nelayan melaut tanpa rasa waswas meski menggunakan kapal dayung atau rakit papan. Tak pernah khawatir musim angin selatan atau angin utara.”
Mappaselle menduga aturan ini semata-mata untuk mendukung pembangunan infrastruktur ibu kota negara baru yang memerlukan pelabuhan tempat bersandarnya kapal-kapal bermuatan ribuan ton baja dan material bangunan lain. Sebagai bukti, kata Mappaselle, Perda RZWP3K tidak mengatur ruang tangkap nelayan. Padahal Pasal 60 Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir justru mengatur alokasi ruang untuk nelayan. Perda itu juga tak mengatur ekosistem mangrove yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove.
Selain itu, menurut Mappaselle, perda yang ditetapkan…

Keywords: Satwa Langka, Nelayan, Ibu Kota Negara, IKN, Teluk Balikpapan, 

---

Foto Terkait