Pemelintiran Hukum Bendungan Bener

Edisi: Edisi / Tanggal : 2022-02-12 / Halaman : / Rubrik : LIN / Penulis :

PEMBANGUNAN bendungan Bener di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, adalah salah satu dari ratusan proyek strategis nasional yang ditetapkan Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Peraturan ini berubah tiga kali sejak 2017, 2018, dan terakhir 2020.
Untuk proyek strategis nasional, aturan tersebut menyatakan bahwa pengadaan tanahnya mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan UU Cipta Kerja yang mengubah beberapa pasal dalam Undang-Undang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.
Kekisruhan dan pemelintiran hukum yang berujung pada penggusuran, sejumlah tindak kekerasan, dan pelanggaran hak asasi manusia oleh aparat kepolisian di Desa Wadas berawal dari terbitnya Keputusan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Nomor 590/41 Tahun 2018 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bendungan Bener pada Juni 2018.
Keputusan Gubernur Ganjar Pranowo itu merujuk pada rencana pemerintah mempercepat pembangunan sejumlah proyek strategis nasional dalam Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tersebut yang diubah menjadi Perpres Nomor 58 Tahun 2017. Surat keputusan Gubernur Ganjar yang menetapkan lokasi tanah bendungan seluas 592 hektare dengan memasukkan sejumlah lokasi untuk penambangan batuan andesit yang diperlukan untuk membangun fondasi. Batuan andesit itu berada di lokasi di luar rencana…

Keywords: Ganjar Pranowo, Proyek Strategis Nasional, UU Cipta Kerja, Bendungan Bener, Wadas, 

---

Foto Terkait