Mulut Loyalis Hati Oposisi

Edisi: Edisi / Tanggal : 2022-02-12 / Halaman : / Rubrik : LAPUT / Penulis :

SUHARSO Monoarfa mulanya berkukuh tak ada pertambangan di lokasi ibu kota negara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Kepada Tempo di kantornya pada Selasa, 25 Januari lalu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional itu menyatakan di wilayah tersebut hanya ada konsesi hutan tanaman industri dan hak pengusahaan hutan.
Ia terperangah saat kami menunjukkan data konsesi tambang hasil analisis Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang dikutip dalam dokumen presentasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Dokumen itu mencatat 73 ribu hektare tambang batu bara dan 61 ribu hektare penguasaan minyak dan gas di semua kecamatan di kawasan ibu kota negara.
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan itu lalu meraih telepon selulernya dan menghubungi Menteri Agraria Sofyan Djalil. Kepada Sofyan, Suharso bertanya tentang konsesi tambang tersebut. “Tapi Pak, dari peta delapan bulan terakhir, penguasaan lahan oleh pihak ketiga itu luar biasa maraknya,” kata Suharso.
Selama lima menit Suharso berbicara dengan koleganya di Kabinet Indonesia Maju itu. Sebelum menutup panggilan telepon, ia meminta Sofyan membagikan informasi tentang konsesi tambang di wilayah Nusantara—nama ibu kota baru. “Kok, kita bisa enggak dikasih tahu, ya?” ujar Suharso kepada anggota stafnya kemudian. 
Persoalan lahan yang belum beres itu juga muncul dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) sebelum disahkan pada 18 Januari lalu. Anggota Panitia Khusus RUU IKN, Junimart Girsang, mengatakan, dalam diskusi dengan sejumlah anggota kabinet, terlihat tak ada koordinasi soal lahan calon ibu kota…

Keywords: Jokowi, Ibu Kota Baru, Ibu Kota Negara, RUU IKN, Penajam Paser Utara, 

---

Foto Terkait