Kawat Duri Samboja Lestari

Edisi: Edisi / Tanggal : 2022-02-12 / Halaman : / Rubrik : LAPUT / Penulis :

DUA kali Jamartin Sihite, Chief Executive Officer Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF), bertemu dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) periode 2016-2019, Bambang Brodjonegoro. Dalam kedua pertemuan itu, mereka membahas nasib Samboja Lestari, pusat penyelamatan, rehabilitasi, dan pelepasliaran orang utan milik BOSF di Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, dengan adanya proyek ibu kota negara.
Kepada Menteri Bambang, Jamartin mengusulkan skema pengintegrasian kawasan hutan konservasi Samboja Lestari yang seluas 1.800-an hektare itu ke proyek ibu kota negara (IKN). “Daripada pemerintah membangun hutan-hutan baru, lebih baik menjaga dan mengonservasi yang sudah ada seperti Samboja Lestari dan hutan BOSF lainnya,” ucap Jamartin mengulangi perkataannya dalam pertemuan itu kepada Tempo, Senin, 31 Januari lalu.
Pada pertemuan kedua, Menteri Bambang menjamin Samboja Lestari masuk obyek vital IKN. Menurut Menteri Bambang kepada Tempo, Samboja Lestari merupakan kawasan penting karena sebagai tempat rehabilitasi orang utan. Wilayah ini lalu dimasukkan ke IKN yang diperluas hingga Kabupaten Kutai Kartanegara. “Intinya harus dijaga kelestariannya sebagai bagian dari konsep forest city IKN,” katanya.

Pengelola BOSF memantau orangutan di lokasi pulau buatan menjadi tempat orangutan ditempatkan, di BOSF Samboja, Kalimantan Timur. Aprianto
Namun Jamartin skeptis. Ia masih menganggap pernyataan itu hampa karena tak diikuti penataan ruang untuk mengamankan wilayah Samboja. Penataan ruang sangat mendesak karena Samboja Lestari terus diterpa penjarahan lahan sejak 2012. “Sejak muncul wacana pembangunan jalan tol, lalu ibu kota negara, datanglah para spekulan tanah sehingga perambahan dan penjarahan makin serius,” tuturnya.
Manajer Proyek Samboja Lestari Agus Irwanto mengatakan hampir setiap hari mereka berjibaku dengan para perambah lahan yang berasal dari luar Kalimantan Timur itu. Penjarah menggunakan lahan tersebut untuk penambangan batu bara ilegal. Ada pula yang mencoba menipu dengan mengatasnamakan program transmigrasi, lalu menanami lahan jarahan dengan kelapa sawit.
Agus mengatakan penjarahan lahan ini sudah dilaporkan ke kepolisian setempat. Namun belum ada kelanjutan berupa pemeriksaan atau penghentian kegiatan para…

Keywords: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Satwa Langka, Kehutanan, Pengelolaan Hutan, IKN, 

---

Foto Terkait