Pengkhianatan Terhadap Konstitusi

Edisi: Edisi / Tanggal : 2022-03-05 / Halaman : / Rubrik : LAPUT / Penulis :

“Negara Indonesia berdasar atas hukum (rechsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsstaat).”
“Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).”
DUA kalimat di atas adalah kutipan langsung, dengan penyesuaian ejaan, naskah awal Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Diterbitkan dalam Berita Republik Indonesia Tahun II Nomor 7 pada 15 Februari 1946, penjelasan ini kemudian menjadi bagian resmi konstitusi Indonesia. Sejak amendemen pada 1999-2002, bagian dalam penjelasan tersebut dihapus, tapi semua gagasannya menyerap ke dalam pasal-pasal konstitusi kita.
Dari Penjelasan UUD 1945 itu kita tahu gagasan besar membangun Indonesia. Para pendiri republik ini sadar sejak awal bahwa konstitusi dibuat untuk membatasi kekuasaan. Pemikiran ini mendapat pengaruh besar dari masa pencerahan (Aufklarung) di Eropa, tanah yang menggembleng para pendiri bangsa kita lewat pendidikan Belanda.
Waktu itu gagasan membatasi kekuasaan dibuat untuk melawan kekuasaan yang membabi-buta. Di masa kolonialisme, penguasa tanpa segan memperkaya diri di atas penderitaan rakyat jelata. Untuk alasan itu para pendiri Indonesia membangun konstitusi yang membatasi kekuasaan dengan aturan main yang disepakati bersama. Kita menyebutnya konstitusionalisme.
Karena itu, jelas konstitusi bukan sekadar teks kumpulan pasal yang bisa diubah semau penguasa untuk kepentingan politik mereka. Konstitusi adalah pernyataan tertulis tentang jalan politik sebuah bangsa. Salah…

Keywords: UUD 1945, 3 Periode Jokowi, Demokrasi, Penundaan Pemilu, Konstitusi, 

---

Foto Terkait