Tiga Skenario Untuk Lurah

Edisi: Edisi / Tanggal : 2022-03-05 / Halaman : / Rubrik : LAPUT / Penulis :

SEHARI sesudah menyampaikan wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo, Muhaimin Iskandar mengumpulkan anak buahnya di kantor Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis siang, 24 Februari lalu. Ketua Umum PKB itu menjelaskan alasan melontarkan penundaan Pemilihan Umum 2024 selama satu-dua tahun.
Wakil Sekretaris Jenderal PKB Ahmad Iman Syukri mengatakan Muhaimin mengutip analisis big data percakapan di media sosial yang menyebutkan sekitar 60 persen warganet mendukung penundaan pemilu. Namun Muhaimin tak menjelaskan sumber analisis tersebut.
“Gus AMI (Abdul Muhaimin Iskandar) menjelaskan bahwa mayoritas ingin pemilu ditunda karena pandemi Covid-19 dan ekonomi,” kata Iman kepada Tempo, Sabtu, 5 Maret lalu.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meninjau salah satu stan pameran bersama petani usai Penanaman Perdana Program Peremajaan Sawit Rakyat di Desa Parit Gajah, Kabupaten Siak, Riau, 24 Februari 2022. ANTARA/Rony Muharrman
Dua peserta rapat bercerita, Muhaimin mengatakan bahwa wacana yang sama akan disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Sore itu, melalui keterangan tertulis, Airlangga mengaku mendengar usul petani sawit di Kabupaten Siak, Riau, agar Jokowi bisa menjabat untuk periode ketiga.
Adapun Zulkifli Hasan melempar usul penundaan pemilu sehari kemudian. Di hadapan wartawan yang diundangnya secara khusus, Zulkifli membeberkan sejumlah alasan penundaan pesta demokrasi, yaitu pandemi Covid-19, pemulihan ekonomi, dampak perang Rusia dan Ukraina, serta tingginya biaya pemilu.
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan itu juga mencuplik hasil survei yang menyebutkan tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi lebih dari 70 persen. “Kami memutuskan setuju pemilu diundur,” ujar Zulkifli.

Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah—organisasi kemasyarakatan Islam yang dianggap dekat dengan PAN—Abdul Mukti mengaku menghubungi Zulkifli untuk mempertanyakan keputusan tersebut. Ia pun mengungkapkan ketidaksetujuannya.
Dari sumber-sumber lain, Mukti mengaku menerima informasi adanya dugaan tekanan kepada para ketua umum partai yang mendukung penundaan pemilu. “Partai seharusnya punya independensi,” kata Mukti kepada Tempo pada Selasa, 1 Maret lalu. Sedangkan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan wacana tersebut belum pernah dibahas di lingkup internal partai.
Tujuh petinggi partai politik pendukung pemerintah bercerita, sebelum wacana itu bergulir, Muhaimin Iskandar, Airlangga Hartarto, dan Zulkifli Hasan dipanggil secara terpisah oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan. Menurut mereka, Luhut meminta ketua umum partai menyuarakan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi dan penundaan Pemilu 2024.

Namun Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid membantah jika Muhaimin Iskandar disebut mendapat perintah dari Luhut. “Tidak benar,” ujarnya. Pun Zulkifli Hasan membantah bertemu dengan Luhut. “Tidak benar ada pertemuan dengan Pak Luhut soal pemilu,” tutur Zulkifli lewat pesan pendek, Sabtu, 5 Maret lalu.
Keriuhan akibat pernyataan tiga ketua umum partai itu membuat mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yang juga anggota Dewan Perwakilan Daerah, Jimly Asshiddiqie, menghubungi Menteri Luhut. Kepada Jimly, Luhut mengaku berkomunikasi dengan ketua umum…

Keywords: Andi Widjajanto, Jokowi, Luhut Pandjaitan, Penundaan Pemilu, Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, 

---

Foto Terkait