Ibu Kota Cerdas Untuk Pemerataan Ekonomi

Edisi: Edisi / Tanggal : 2022-03-05 / Halaman : / Rubrik : IT / Penulis :

Rencana lama soal pemindahan Ibu Kota Republik Indonesia dari Jakarta akhirnya mulai terealisasi dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara atau UU IKN pada 15 Februari 2022 lalu. 
Gagasan pemindahan ibu kota negara ini sudah tercetus sejak era Presiden Sukarno. Setelah beberapa kali hanya menjadi wacana, Presiden Joko Widodo secara resmi menyampaikan rencana ini di hadapan  Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPD RI dan DPR RI, 16 Agustus 2019. 
“Pada kesempatan yang bersejarah ini, dengan memohon ridho Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak/Ibu Anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh, dan tokoh bangsa terutama pada seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan Ibu Kota Negara kita ke pulau Kalimantan,” kata Presiden Joko Widodo.  
Setelah melalui berbagai studi dan pembahasan yang melibatkan para ahli, pada 2019 lalu, Presiden Joko Widodo menunjuk Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai lokasi Ibu kota Negara (IKN) yang baru.  
Sejumlah pertimbangan dan berbagai faktor menjadi landasan bagi pemerintah untuk segera memindahkan ibu kota negara dari Jakarta. Yang utama adalah adanya fakta ketimpangan antara Jawa dan luar Jawa dalam beberapa aspek. 

Ilustrasi render IKN dari udara
Dari aspek populasi, jumlah kepadatan penduduk di Pulau Jawa mencapai 56,56 persen dari total penduduk Indonesia. Sementara jumlah penduduk di luar Pulau Jawa hanya berada di bawah angka 10 persen, kecuali penduduk Sumatera sebesar 21,78 persen).
Dari aspek ekonomi, Jawa menyumbang 58,88 persen…

Keywords: inforial, 

---

Foto Terkait