Indonesia Tanpa Luhut Pandjaitan

Edisi: Edisi / Tanggal : 2022-03-26 / Halaman : / Rubrik : KL / Penulis :

Tata Mustasya Kepala Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia 
LAPORAN “Coalruption: Elite Politik dalam Pusaran Bisnis Batu Bara” yang dirilis Greenpeace, Jaringan Advokasi Tambang, Indonesia Corruption Watch, Auriga, dan Bersihkan Indonesia pada Desember 2018 memberikan peringatan mengenai praktik dan dampak korupsi politik serta konflik kepentingan bisnis pertambangan batu bara. Laporan tersebut menyebutkan elite nasional dan daerah atau politically-exposed persons (PEPs) masuk ke bisnis batu bara setelah tahun 2000. Elite paling menonjol dalam laporan itu adalah Luhut Pandjaitan.
Peran PEPs menjadi penentu bisnis pertambangan batu bara yang menjadi sektor kroni yang menguntungkan melalui kedekatan dengan orang-orang pemerintah. Di sini PEPs—yang terdiri atas kepala negara atau pemerintahan, politikus senior, pejabat yudisial atau militer, pejabat eksekutif badan usaha milik negara, dan anggota keluarga, kerabat dekat, serta relasi sosial atau profesional mereka—terlibat konflik kepentingan dengan menyatukan politik dan bisnis.
Luhut Binsar Pandjaitan adalah PEP dengan konflik kepentingan sempurna sehingga mendapat sorotan utama dalam Coalruption. Luhut bermain dalam bisnis pertambangan batu bara dan pembangkit listrik tenaga uap batu bara di sektor hilir melalui kepemilikan saham di PT Toba Sejahtra. Pada saat bersamaan, dia adalah Menteri Koordinator Kemaritiman, bahkan pernah menjadi pejabat sementara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Luhut menyatukan bisnis dan politik di pertambangan batu bara melalui struktur lama oligarki politik, yaitu Istana dan partai politik, terutama Partai Golkar, serta lanskap politik baru melalui kongsi dengan elite dan…

Keywords: Batu Bara, Luhut Pandjaitan, pembangunan nasional, PLTU Batu Bara, Krisis Iklim, 

---

Foto Terkait