Kekacauan Dalam Pemerintahan

Edisi: Edisi / Tanggal : 2022-04-09 / Halaman : / Rubrik : KL / Penulis :

PEMIMPIN pemerintahan itu mengayomi, bukan mengkreasi kekacauan atau justru memancing keributan di masyarakat. Seorang pemimpin ibarat “pohon beringin besar di tengah padang”. Ia tempat berlindung orang banyak.
Sayangnya, di negeri ini, dengan demokrasi elektoral berlevel prosedural, setiap menjelang pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah, para inkumben acap berulah, bikin kebijakan yang aneh-aneh yang menggelisahkan masyarakat. Memakai segala cara pula. Mereka tak lagi peduli halal atau haram. Melanggar aturan main seolah-olah sudah jamak. Mereka seolah-olah lupa cita-cita para pendiri negeri. Tradisi yang dicontohkan pendahulunya pun mereka “kentuti”. Sangat memprihatinkan tentu saja.
Para penguasa telah termakan hukum besi “power breeds power”. Penguasa memang selalu suka mempertahankan, memperbesar, dan memperluas kekuasaannya, bahkan di negara demokrasi yang sudah maju sekalipun. Dibantu orang dekat, tim sukses sewaktu pemilu dulu dan para pendukungnya, mereka membajak dan memerkosa demokrasi yang telah mengantarkan mereka ke kekuasaan.
Langka sekali penguasa yang mau memperpendek atau tidak memperpanjang masa jabatannya. Salah satu yang langka ada dalam praktik nyata pemerintahan Indonesia, yaitu kasus Presiden B.J. Habibie pada awal Reformasi. Dengan segala kearifannya, ia mau memperpendek masa jabatannya yang masih tersisa tiga tahun. Jika Anda ingin membaca ceritanya, silakan baca kolom seorang Indonesianis dari Amerika Serikat, R. William Liddle, di Kompas edisi 4 Maret 2022.
Di tingkat pemerintahan daerah, ada kasus Mayor Yoyok Riyo Sudibyo, seorang bupati muda yang merakyat di Batang, Jawa Tengah. Ia seorang tentara. Kendati berpeluang besar memperpanjang masa jabatan yang sah di periode kedua, ia tak mau…

Keywords: Demokrasi, Penundaan Pemilu, Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, Konstitusi, Jokowi 3 Periode, 

---

Foto Terkait