Bagaimana Subsidi Psr Bpdpks Dinikmati Korporasi Sawit

Edisi: Edisi / Tanggal : 2022-04-09 / Halaman : / Rubrik : INVT / Penulis :

TIAP kali Abdur Ratik diajak berbicara tentang kebun kelapa sawit, terbayang utang Rp 106 juta kepada Bank Mandiri dan program peremajaan sawit rakyat (PSR). Petani sawit 61 tahun dari Desa Bukti Harapan, Siak, Riau, ini pasrah utangnya menggunung dari hari ke hari. “Kalau dengan bunga mungkin bisa sampai Rp 300 juta,” katanya pada pertengahan Maret lalu.
Ratik harus meminjam uang dari bank dua tahun lalu karena dana subsidi PSR dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) kurang. Dana tersebut diterima Koperasi Bhakti Mandiri Rp 9,6 miliar. Ada 160 pekebun di Desa Bukit Harapan yang berhak menerima dana ini. Ratik menerima Rp 50 juta untuk meremajakan kebun sawit berusia 30 tahun seluas 2 hektare. Di desanya, terdapat 385 hektare total luas kebun sawit yang harus ditanami kembali.
Sumbernya utang karena menggunakan skema kerja sama. Koperasi bekerja sama dengan PT Inti Indosawit Subur, anak usaha Asian Agri Group milik konglomerat Sukanto Tanoto, yang menebang, menyediakan bibit, hingga merawat sawit sampai siap panen pada usia empat tahun. Untuk semua pekerjaan itu, perusahaan mematok upah Rp 122 juta per hektare. Karuan saja Ratik tekor.
Seharusnya kekurangannya hanya Rp 72 juta. Tapi ia harus menggadaikan sertifikat kebunnya senilai Rp 106 juta. “Katanya ada pembengkakan, mbuh di bagian mana,” ucap transmigran asal Jawa Timur ini.
Ricky Tanjung, asisten pembina plasma PT Inti Indosawit Subur, mengatakan sebetulnya yang ditanggung pekebun kurang-lebih Rp 45 juta karena perusahaan memberi diskon. Dalam kasus Ratik, Ricky menjelaskan, terjadi pembengkakan karena ada kewajiban…

Keywords: CPO, Kelapa sawit, Deforestasi, BPDPKS, PSR, 

---

Foto Terkait