Kolaborasi Multipihak Untuk Mempercepat Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Edisi: Edisi / Tanggal : 2022-06-04 / Halaman : / Rubrik : IT / Penulis :

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan nasional pada 2021 sebesar 10,14 persen penduduk atau sebanyak 27,54 juta jiwa. Dari jumlah itu, sebanyak 4 persen atau 10,86 juta jiwa masuk dalam kategori miskin ekstrem.
Presiden Joko Widodo menargetkan angka kemiskinan ekstrem harus mencapai 0 persen pada 2024. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem utamanya dilakukan dengan mentransformasi kehidupan dan kesejahteraan kelompok miskin ekstrem. Upaya untuk mewujudkan hal ini dilakukan oleh pemerintah dengan menjalankan Program Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) dengan fokus di tujuh provinsi dan 35 kabupaten prioritas yang mewakili 20 persen total masyarakat miskin atau sekitar 10,4 juta penduduk pada 2021. Pada 2022, fokus program diperluas menjadi 25 provinsi dan 212 kabupaten/kota prioritas. Nantinya, pada 2023,  fokus program diperluas lagi menjadi 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota hingga kemiskinan ekstrem mencapai 0 persen pada 2024.
Untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan upaya kolaboratif yang melibatkan pemerintah dan sektor nonpemerintah melalui intervensi program, baik program pengurangan beban, peningkatan produktivitas/pemberdayaan, maupun program mengatasi kantong kemiskinan yang menyasar wilayah dan kelompok miskin ekstrem secara konvergen. 

Sambutan pembuka pada Forum Kolaborasi Multipihak dalam Upaya Penghapusan Kemiskinan Ekstrem "Mempercepat Aksi Kolaborasi untuk 0% Kemiskinan Ekstrem", oleh Suprayoga Hadi, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan, selaku Sekertaris Eksekutif TNP2K.
Pada Forum Kolaborasi Multipihak dalam Upaya Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dengan topik “Mempercepat Aksi Kolaborasi untuk 0% Kemiskinan Ekstrem” yang diselenggarakan secara daring pada Kamis, 2 Juni 2022, Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang juga menjabat Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Kantor Wakil Presiden RI, Suprayoga Hadi, menyatakan bahwa upaya kolaborasi, sinergi dan konvergensi yang melibatkan berbagai pihak merupakan hal penting agar program dan kegiatan bisa secara tepat dan efektif menyasar kelompok miskin ekstrem.
Dalam forum tersebut, Asisten Deputi Penanganan Kemiskinan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Ade Rustama mengungkapkan bahwa data yang menyediakan gambaran tingkat kesejahteraan hingga saat ini belum tersedia. Meskipun begitu, ia mengatakan, “Pemerintah pusat…

Keywords: inforial, 

---

Foto Terkait