Kabinet Para Juragan Partai
Edisi: Edisi / Tanggal : 2022-06-18 / Halaman : / Rubrik : OPI / Penulis :
SUDAHLAH. Mari akui saja bahwa reshuffle atau perombakan kabinet Presiden Joko Widodo baru-baru ini semata-mata untuk mengakomodasi politik akomodasi. Tak perlu bersilat lidah penggantian ini untuk memperbaiki kinerja pemerintah. Tak perlu juga capek-capek mencocok-cocokkan latar belakang menteri pengganti dengan pos yang diisinya. Perombakan kabinet merupakan hak prerogatif presiden—konsekuensi logis dari sistem presidensial yang kita anut. Jadi tak perlu nyinyir mempersoalkan apakah menteri yang baru bisa memperbaiki kinerja pejabat sebelumnya.
Reshuffle kali ini menyasar dua pos. Menteri Perdagangan, yang sebelumnya diisi pengusaha Muhammad Lutfi, diganti oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Belum genap setahun bergabung dengan koalisi pemerintah, PAN berada di barisan partai koalisi dalam mengegolkan sejumlah rancangan undang-undang, seperti omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Ibu Kota Negara. Zulkifli pernah menjadi Menteri Kehutanan pada era Susilo Bambang Yudhoyono. Saat itu ia dikritik karena banyak memberikan konsesi pengelolaan hutan, perkebunan, dan pertambangan. Namanya juga pernah terseret kasus alih fungsi hutan di Riau…
Keywords: Koalisi Partai Politik, Jokowi, Oligarki, Pemilu 2024, Reshuffle, 
Artikel Majalah Text Lainnya
Transparansi Bujet Informan
2007-11-18Menjadikan teroris sebagai informan harus disertai aturan jelas. perlu pengawasan anggaran yang ketat.
Kisruh Tabung Gas Pertamina
2007-11-18Pemerintah akhirnya menyetujui impor tabung gas. program konversi energi tak bisa ditunda.
Singkirkan Makelar Sumur Minyak
2007-11-25Harga minyak meroket, investor pun datang berebut. bagi yang mangkir, penalti harus dijatuhkan.