Korupsi Pasti Dimulai Dari Maladministrasi

Edisi: Edisi / Tanggal : 2022-06-25 / Halaman : / Rubrik : WAW / Penulis :

OMBUDSMAN Republik Indonesia mendapat mandat dari Undang-Undang Ombudsman untuk mengawasi kepatuhan kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah dalam pelayanan publik. Jumlah laporan yang masuk ribuan. Kasus yang paling banyak diadukan adalah mengenai pertanahan, penerimaan pegawai, dan penanganan kasus di kepolisian. Selain menerima aduan, Ombudsman bisa memeriksa kasus yang menjadi sorotan publik, seperti kelangkaan minyak goreng kemasan.
Ombudsman kini sedang menangani laporan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Indonesia Corruption Watch, serta Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi mengenai penetapan penjabat kepala daerah oleh Kementerian Dalam Negeri pada Jumat, 3 Juni lalu. Ombudsman memutuskan kasus ini masuk kategori reaksi cepat ombudsman (RCO). “Kalau masuk RCO, (penanganannya) maksimal tiga bulan atau 90 hari,” kata Ketua Ombudsman Republik Indonesia Mokhammad Najih di kantornya di kawasan Kuningan, Jakarta, Kamis, 16 Juni lalu.
Dalam wawancara sekitar satu jam, Najih menjelaskan kepatuhan pemerintah dalam melayani masyarakat. Doktor politik hukum dari Universitas Kebangsaan Malaysia ini menuturkan pula masalah tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dan kelangkaan minyak goreng.
Apa saja kasus publik yang ditangani Ombudsman?
Ombudsman menyelesaikan sejumlah laporan masyarakat, terutama yang cukup menonjol. Itu, misalnya, yang berkaitan dengan kelangkaan minyak goreng dan seleksi aparatur sipil negara. Sampai April 2022, 337 dari ribuan laporan masyarakat mengenai penerimaan calon pegawai negeri sipil telah diselesaikan. Yang juga sedang menjadi perhatian kami adalah ihwal pertanahan. Ini masih mendominasi sampai sekarang, terutama penyelesaian pengurusan hak milik dan penyelesaian ganti rugi ketika ada penggunaan lahan untuk kepentingan umum.
Laporan ke Presiden kapan?
Laporan sudah diterima Presiden. Kami menyampaikan secara langsung laporan akhir tahun pada April lalu. Laporan triwulan pada Mei lalu disampaikan melalui surat. Itu sebagai bentuk pelaksanaan tugas yang menurut undang-undang harus melapor secara periodik dan tahunan ke presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.
Apakah Presiden memberikan catatan atas laporan itu?
Waktu kami bertemu Presiden, respons yang menarik adalah agar Ombudsman makin banyak mengambil langkah pengawasan di aspek pencegahan malaadministrasi. Salah satu yang jadi perhatian adalah hasil survei kepatuhan pada 2021. Dalam laporan akhir tahun ada perkembangan bahwa daerah yang masuk zona hijau makin banyak.
(Zona hijau merujuk pada wilayah dengan kepatuhan tinggi dalam pelayanan publik, zona kuning untuk kepatuhan sedang, dan zona merah untuk kepatuhan rendah).
Kepatuhan lembaga itu seperti apa?
Untuk kementerian, baru 24 kementerian. Yang mendapat zona merah kosong, zona kuning 7, hijau 17. Di lembaga, yang di zona kuning ada 3 dan hijau 12. Di 34 provinsi, sebanyak 13 masuk zona hijau, 19 kuning, dan 2 merah. Dari 98 pemerintah kota, 3 di zona merah, 51 kuning, dan 34 hijau. Untuk 416 pemerintah kabupaten, 87 di zona merah, 226 kuning, dan 103 hijau.
Apakah ada penghargaan dan hukuman atas kepatuhan…

Keywords: Penjabat Kepala Daerah, Minyak Goreng, Ombudsman, Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK, Rekomendasi Ombudsman, 

---

Foto Terkait