Pendamping Jahat Kami Luruskan

Edisi: 2 Okto / Tanggal : 2022-10-02 / Halaman : / Rubrik : INVT / Penulis :

KABAR adanya pungutan terhadap pemohon izin perhutanan sosial di Jawa membuat Bambang Supriyanto gerah. Dalam tempo dua bulan terakhir, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) ini menerbitkan dua surat edaran tentang peran pendamping perhutanan sosial dan larangan pendamping meminta uang kepada petani.
Sebagai program pemerintah, kata Bambang, perhutanan sosial sepenuhnya gratis. Pendamping, koperasi, ketua kelompok tani, dan siapa saja terlarang meminta uang kepada petani atas nama pengurusan surat keputusan perhutanan sosial. “Untuk operasional kami bisa endorse pendamping mengakses dana donor,” ucapnya pada Jumat, 16 September lalu.
Ada dua jenis pendamping perhutanan sosial: pemerintah dan pendamping mandiri. Pendamping pemerintah adalah para penyuluh kehutanan di tiap daerah. Sedangkan pendamping mandiri bisa berasal dari lembaga swadaya, profesional kehutanan, akademikus, atau siapa saja yang telah mengikuti pelatihan dan dinyatakan lulus oleh KLHK.
Bambang tak menampik kabar bahwa, setelah berjalan enam tahun sebagai program nasional, perhutanan sosial masih diliputi pelbagai soal dalam implementasinya. Berbeda dengan di Jawa, di Sumatera perhutanan sosial menjadi dalih perusahaan hutan tanaman industri (HTI) untuk mendapatkan kayu dari area perhutanan sosial akibat ketelanjuran perambahan.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menugasi Bambang Supriyanto menjawab pertanyaan Tempo seputar masalah dan capaian…

Keywords: Perhutanan Sosial, Petani Hutan, Pendamping Perhutanan Sosial, Off Taker, Pungli, 

---

Foto Terkait