Jokowi Restui Pencopotan Aswanto

Edisi: 27 Nov / Tanggal : 2022-11-27 / Halaman : / Rubrik : NAS / Penulis :

PRESIDEN Joko Widodo melantik Guntur Hamzah sebagai hakim Mahkamah Konstitusi menggantikan Aswanto pada Rabu, 23 November lalu. Pelantikan itu menjadi indikasi Jokowi merestui pencopotan Aswanto oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang cacat prosedur. “Untuk mengganti hakim konstitusi, dibutuhkan penerbitan keputusan presiden,” kata ahli hukum tata negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari. Guntur sebelumnya menjabat Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi. Adapun Aswanto diberhentikan DPR dalam sidang paripurna 29 September lalu. Ketua Komisi Hukum DPR Bambang Wuryanto menyatakan Aswanto dicopot karena kerap membatalkan produk undang-undang yang telah disetujui Dewan. Bambang mencontohkan, Aswanto ikut memutuskan Undang-Undang Cipta Kerja cacat formal dan inkonstitusional bersyarat. Pencopotan Aswanto, yang masa jabatannya berakhir pada 2029, menuai kecaman dari banyak kalangan. Sembilan mantan hakim konstitusi, termasuk Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md., berkumpul di gedung MK pada 1 Oktober lalu. Mantan Ketua MK, Jimly Asshiddiqie, menilai pencopotan itu inkonstitusional. “DPR tak berwenang mencopot hakim konstitusi,” ujar Jimly.

Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan pemberhentian hakim hanya bisa dilakukan melalui keputusan presiden atas permintaan Ketua MK. Lembaga yang memilih hakim konstitusi, yaitu DPR, presiden, dan Mahkamah Agung, tak berhak mengusulkan pemberhentian. Jokowi hanya sekali menanggapi pencopotan Aswanto. “Kita semua harus taat pada aturan, baik konstitusi maupun undang-undang. Sudah, itu saja,” katanya pada…

Keywords: Polio, Mahkamah Konstitusi, Tambang Ilegal, TNI Angkatan Udara, Aswanto , Kementerian Koperasi, 

---

Foto Terkait