Akal Bulus Perpu Omnibus

Edisi: 8 Janu / Tanggal : 2023-01-08 / Halaman : / Rubrik : OPI / Penulis :

PENERBITAN Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Cipta Kerja merupakan contoh terbaru kelihaian pemerintah Joko Widodo mengakali hukum. Masyarakat sipil tak boleh lengah mengantisipasi pembajakan hukum yang membahayakan konstitusi dan demokrasi.
Kita masih ingat bagaimana pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat menutup telinga rapat-rapat ketika publik menolak keras pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja yang pro-kepentingan oligarki pada 2020. Lalu Presiden Jokowi mempersilakan rakyat yang kecewa mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Tapi, setelah MK menyatakan omnibus law itu cacat formil dan inkonstitusional bersyarat, di masa liburan akhir tahun lalu, Presiden malah meneken dan mengumumkan Perpu Cipta Kerja.
Sebelumnya, merespons putusan MK yang menyatakan metode omnibus tak dikenal dalam sistem pembuatan hukum nasional, pemerintah dan DPR bergegas merevisi Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Alih-alih mengoreksi kekeliruan, revisi itu malah melegalkan…

Keywords: Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Cipta Kerja, Free Access, Perpu Cipta Kerja, Legalisme Otokratik, 

---

Foto Terkait