Menolak Pasal Upah, Memburu Klausul Bonus

Edisi: 8 Janu / Tanggal : 2023-01-08 / Halaman : / Rubrik : LAPUT / Penulis :

BAGI pengusaha, terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau Perpu Cipta Kerja ibarat petasan di siang bolong: membikin kaget sekaligus kesal lantaran efeknya mengganggu ketenangan. "Kami sekarang tidak bisa berbuat apa-apa lagi," kata Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani kepada Tempo di kantornya pada Kamis, 5 Januari lalu.
Hariyadi, yang juga menjabat Presiden Direktur PT Hotel Sahid Jaya International Tbk, kecewa lantaran pemerintah sama sekali tidak melibatkan pengusaha saat menyusun regulasi pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi tersebut. Padahal omnibus law itu sejatinya disusun untuk memperbaiki iklim usaha demi mendatangkan investasi.
Menurut Hariyadi, ini bukan pertama kalinya pemerintah tak melibatkan Apindo dalam pembahasan aturan yang berkaitan dengan dunia usaha, khususnya ketenagakerjaan. Apindo, dia menjelaskan, juga kecolongan saat pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang upah minimum pada November 2022. Aturan ini mengubah formula upah minimum yang ditetapkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. "Mesti terima, tak ada diskusi," tutur Hariyadi, yang juga menjabat Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia.
Pembicaraan dengan pemerintah justru berlangsung setelah Perpu Cipta Kerja terbit. Namun, Hariyadi menambahkan, itu pun hanya pembicaraan nonformal dengan sejumlah…

Keywords: Apindo, Outsourcing, Kadin, UU Cipta Kerja, Upah Minimum, Perpu Cipta Kerja, 

---

Foto Terkait