Kompromi Gagal Elite Buruh

Edisi: 8 Janu / Tanggal : 2023-01-08 / Halaman : / Rubrik : LAPUT / Penulis :

DATANG ke rumah dinas Menteri Ketenagakerjaan bakda salat Jumat, 6 Januari lalu, Mirah Sumirat kecewa tak bisa mengungkapkan unek-uneknya tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu Cipta Kerja. Waktu tanya-jawab yang disediakan sahibulbait, Ida Fauziyah, teramat singkat. “Saya tak diberi kesempatan berbicara,” kata Mirah kepada Tempo.
Ida mengundang perwakilan organisasi buruh dan asosiasi pengusaha sehari sebelumnya. Meski acara itu bertajuk silaturahmi awal tahun bersama Menteri Ketenagakerjaan, bisa ditebak persamuhan yang berlangsung selama dua jam itu bertujuan membahas Perpu Cipta Kerja. Satu pekan sebelumnya, Presiden Joko Widodo meneken perpu tersebut.
Menurut Mirah, selama sekitar satu jam Ida menjelaskan Perpu Cipta Kerja. Ida mengklaim perpu itu menjawab putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat pada November 2021. Meminta buruh dan pengusaha menerima aturan itu, Ida berjanji melibatkan mereka dalam pembuatan aturan turunan Perpu Cipta Kerja.
Setelah itu, giliran Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Indah Anggoro Putri bercakap sekitar setengah jam. Lantas, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Hariyadi Sukamdani memberikan masukan. Barulah sisa waktu digunakan untuk tanya-jawab dengan kelompok buruh. Tak ada kesimpulan dicapai dalam pertemuan tersebut.
Baca: Undang-Undang Cipta Kerja dan Dugaan Pasal Selundupan
Kalangan buruh dikejutkan oleh perpu yang tiba-tiba diterbitkan Presiden. Nyaris tak ada perubahan di perpu itu yang menguntungkan pekerja. Mirah mencontohkan, masih ada pengaturan tenaga alih daya atau outsourcing. “Tak ada kepastian juga…

Keywords: Serikat Buruh, Undang-Undang Cipta Kerja, UU Cipta Kerja, Buruh, Perpu Cipta Kerja, 

---

Foto Terkait