Angin Ribut Sapu Jagat

Edisi: 15 Jan / Tanggal : 2023-01-15 / Halaman : / Rubrik : LAPUT / Penulis :

BERTEMU dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di rumah dinasnya di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan, pada Selasa, 3 Januari lalu, Slamet Budiarto meluapkan kekesalan soal Rancangan Undang-Undang Kesehatan atau omnibus law kesehatan. Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia itu menilai regulasi tersebut bakal menimbulkan banyak masalah di sektor kesehatan.
“Saya menegaskan bahwa IDI menolak omnibus law kesehatan,” ujar Slamet menceritakan ulang pertemuan tersebut kepada Tempo, Rabu, 11 Januari lalu. Malam itu Slamet datang bersama Ketua Umum IDI Adib Khumaidi. Sedangkan sahibulbait didampingi Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Arianti Anaya.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meneteskan vaksin polio saat pencanangan Sub Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio di Banda Aceh, Aceh, 5 Desember 2022. ANTARA/Irwansyah Putra
Persamuhan selama tiga jam itu diwarnai perdebatan. Menurut Slamet, Budi mengeluhkan soal sulitnya membuka pendidikan dokter spesialis paru di Universitas Gadjah Mada. Program studi itu ditolak oleh kolegium serta dokter senior di rumah sakit pemerintah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Budi meyakini masalah itu akan selesai jika omnibus law kesehatan disahkan.
Slamet langsung menyanggah pernyataan Budi. Ia mengatakan pembukaan program studi bukan ranah Kementerian Kesehatan, melainkan urusan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Slamet juga menyoroti sejumlah pasal dalam Rancangan Undang-Undang Kesehatan yang drafnya masih disusun di Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat.
Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia periode 2025-2028 itu menilai omnibus law kesehatan memangkas peran organisasinya. Misalnya IDI tidak lagi tercantum sebagai satu-satunya organisasi profesi kedokteran. Selain itu, Kementerian Kesehatan akan mengambil alih pendidikan kedokteran serta penerbitan surat tanda registrasi dan surat izin praktik.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menghadiri Soft Opening Rumah Sakit Umum Pusat dr. Ben Mboi Kupang, di Kupang, NTT, 22 Desember 2022. ANTARA/Kornelis Kaha
Begitu juga soal proses adaptasi dokter asing dan lulusan luar negeri akan berpindah ke Kementerian. “Padahal IDI selama ini bertugas memastikan para dokter dari luar negeri mampu memenuhi standar profesi,” kata Slamet.
Menteri Budi tak merespons pertanyaan yang dilayangkan Tempo mengenai pertemuan tersebut. Seorang pejabat Kementerian Kesehatan membenarkan panasnya diskusi malam itu. Wakil Ketua Umum PB IDI Mahesa Paranadipa Maikel mendengar informasi serupa dari koleganya.
Dalam wawancara khusus pada pertengahan Desember 2022, Budi Gunadi Sadikin membantah jika disebut akan menghapus peran IDI. Budi ingin kebijakan kesehatan tak dimonopoli satu organisasi. “Saya tak menghapus peran organisasi profesi, tapi membuka peran organisasi lain untuk berpartisipasi,” ucap Budi.
Mantan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara itu menyatakan akan menyederhanakan kebijakan penerbitan surat tanda registrasi dan surat izin praktik. Sedangkan organisasi kedokteran, juga fasilitas kesehatan dan kampus, bisa memberikan sistem kredit…

Keywords: Kementerian Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, Omnibus Law, Badan Legislasi DPR, Omnibus Law Kesehatan, RUU Kesehatan, Ikatan Dokter Indonesia, 

---

Foto Terkait