Kepastian Hukum Agar Kepulauan Berdaya

Edisi: 29 Jan / Tanggal : 2023-01-29 / Halaman : / Rubrik : IT / Penulis :

Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah telah menyepakati 38 revisi dan rancangan undang-undang dalam Program Legislasi Nasional Prioritas pada 2023. Satu dari 38 itu adalah Rancangan Undang-undang Daerah Kepulauan. Rancangan belied tersebut menjadi penting sebagai landasan hukum bagi daerah kepulauan dalam percepatan pembangunan.
Anggota Badan Legislasi DPR RI, Achmad, menyatakan bahwa RUU Daerah Kepulauan sangat penting dan strategis masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2023. Menurut dia, RUU ini bersentuhan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. 
"RUU ini penting dan strategis untuk memakmurkan rakyat. Daerah kepulauan ini terkenal juga dengan 3T, yaitu terluar, terisolir, dan termiskin. Dengan diberi kewenangan pada Pemda, daerah dengan 3T itu bisa dipercepat pembangunannya," ujarnya pada saat berkunjung ke Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara pada rangkaian sosialisasi Prolegnas di Kendari, Senin, 16 Januari 2023.

Bunaken, Sulawesi Utara
Menurut Politikus Partai Demokrat itu, potensi daerah kepulauan sangat besar, terutama kekayaan perikanannya. Sayangnya, potensi…

Keywords: Info Tempo, 

---

Foto Terkait