Menuntut Keadilan Bukan Otonomi

Edisi: 29 Jan / Tanggal : 2023-01-29 / Halaman : / Rubrik : IT / Penulis :

Ketua Badan Kerja Sama Provinsi Kepulauan, Ali Mazi, berharap DPR dan pemerintah segera mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Kepulauan. Pengesahan beleid tersebut diharapkan dapat menjawab persoalan pembangunan di daerah kepulauan, termasuk wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, dan pulau-pulau terluar yang selama ini tertinggal dari daerah lain.
BKS beranggotakan delapan provinsi berciri kepulauan, yakni Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. "Ini semua demi kemajuan masyarakat dan wilayah di seluruh daerah kepulauan dalam bingkai NKRI. Dan Indonesia menjadi poros maritim dunia," ujar Ali Mazi. 
Saat ini RUU Daerah Kepulauan yang masuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas 2023. “Daerah kepulauan tidak meminta otonomi daerah. “Melainkan perlakuan yang sama antara daerah berciri kepulauan dengan daerah berdiri daratan,”…

Keywords: Info Tempo, 

---

Foto Terkait