Agar Adil Berbagi Cuan Iklan
Edisi: 19 Feb / Tanggal : 2023-02-19 / Halaman : / Rubrik : EB / Penulis :
DALAM sepekan terakhir Dewan Pers menggelar tiga pertemuan membahas Rancangan Peraturan Presiden tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas. Rancangan regulasi ini mengatur hak penerbit atau publisher rights untuk menjaga keberlanjutan bisnis media di tengah gempuran disrupsi digital. Pertemuan terakhir yang digelar pada Kamis pagi, 16 Februari lalu, di Hotel Horison Bekasi, Jawa Barat, membahas dua rancangan aturan yang dibuat oleh dua pihak. “Tinggal menyamakan persepsi,” ujar Atmaji Sapto Anggoro, anggota Dewan Pers, kepada Tempo.
Menurut Sapto, satu dari dua rancangan aturan itu berasal dari Kelompok Kerja Media Sustainability yang dibentuk Dewan Pers. Satu lainnya berasal dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang mengajukan diri sebagai pemrakarsa aturan ini kepada Kementerian Sekretariat Negara.
Di pihak lain, Kementerian Komunikasi melakukan hal yang sama. Pertemuan secara beruntun, menurut Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi Usman Kansong, berlangsung setelah Presiden Joko Widodo meminta rancangan regulasi itu selesai pada Maret mendatang. “Rapat setiap hari, dibahas terus secara maraton,” kata Usman pada Kamis, 16 Februari lalu.
Pada perayaan Hari Pers Nasional di Medan, Kamis, 9 Februari lalu, Jokowi meminta peraturan presiden tentang publisher rights rampung dalam satu bulan, termasuk menyelesaikan perbedaan aturan yang disusun Dewan Pers dengan regulasi rancangan Kementerian Komunikasi. Jokowi pun memerintahkan Menteri Komunikasi Johnny Gerard Plate dan jajarannya menemui perwakilan media. "Jangan lebih dari satu bulan,” ucapnya.
Pembahasan pun berjalan. Pada Rabu, 15 Februari lalu, Kementerian Komunikasi bertemu dengan perwakilan Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretaris Kabinet, serta Dewan Pers. Usman mengatakan pertemuan itu menyepakati pembentukan tim kecil yang akan membahas rancangan peraturan presiden. Sehari sebelumnya, Dewan Pers menggelar pertemuan dengan konstituennya untuk membahas daftar inventarisasi masalah. …
Keywords: Dewan Pers, Bisnis Media, Jurnalisme, Media Massa, Publisher Rights, Media, Iklan Media, 
Artikel Majalah Text Lainnya
SIDANG EDDY TANSIL: PENGAKUAN PARA SAKSI ; Peran Pengadilan
1994-05-14Eddy tansil pembobol rp 1,7 triliun uang bapindo diadili di pengadilan jakarta pusat. materi pra-peradilan,…
Seumur Hidup buat Eddy Tansil?
1994-05-14Eddy tansil, tersangka utama korupsi di bapindo, diadili di pengadilan negeri pusat. ia bakal dituntut…
Sumarlin, Imposibilitas
1994-05-14Sumarlin, ketua bpk, bakal tak dihadirkan dalam persidangan eddy tansil. tapi, ia diminta menjadi saksi…