Mengadili Kejahatan Junta Myanmar Di Indonesia

Edisi: 26 Feb / Tanggal : 2023-02-26 / Halaman : / Rubrik : INT / Penulis :

DALAM empat bulan terakhir, ada perkembangan menarik ketika Mahkamah Konstitusi Indonesia menerima petisi dengan mengizinkan para pemohon mengajukan permohonan peradilan kasus kejahatan hak asasi manusia di Myanmar. Hakim Mahkamah Konstitusi bersedia menerima permohonan untuk mengadili dan menghukum kejahatan sangat serius tertentu tanpa memandang lokasi kejahatan itu terjadi.
Petisi tersebut meminta peradilan untuk jenis kejahatan seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan penyiksaan yang begitu berat sehingga dianggap menimpa seluruh umat manusia dan semua negara, termasuk Indonesia. Peradilan lintas yurisdiksi tersebut bertolak dari sikap dasar bahwa setiap negara memiliki kewajiban universal mengambil tindakan terhadap kejahatan tersebut.
Kejahatan dengan impunitas semacam itu terjadi di Myanmar, “halaman belakang” Indonesia, hampir setiap hari. Para pembuat petisi meminta pengadilan mengizinkan penanganan secara hukum di pengadilan Indonesia berdasarkan prinsip yurisdiksi universal. Sebab, di Indonesia, warga negara bisa mengajukan permohonan uji materi terhadap satu undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi ke Mahkamah Konstitusi. 
Indonesia juga tempat yang tepat di mana kejahatan berat bisa diadili, yakni gagasan tentang pengadilan hak asasi manusia. Namun Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia menyatakan hanya warga negara Indonesia yang bisa diadili di pengadilan Indonesia. Padahal konstitusi Indonesia berulang kali merujuk konsep dan nilai universalitas hak asasi manusia. Konstitusi Indonesia menyatakan dengan jelas dalam pasal 28I…

Keywords: Myanmar, Mahkamah Konstitusi, Junta Militer Myanmar, Pengadilan HAM, Kejahatan HAM, Yurisdiksi Universal, 

---

Foto Terkait