Wawancara Sri Mulyani: Aku Enggak Bisa Minta Mereka Jujur

Edisi: 5 Mare / Tanggal : 2023-03-05 / Halaman : / Rubrik : WAW / Penulis :

MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati tak membayangkan kasus penganiayaan oleh Mario Dandy Satriyo, putra Rafael Alun Trisambodo, Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan II, merembet ke mana-mana. Melalui akun Instagram-nya, dia mengecam penganiayaan itu dan sikap bermewah-mewah pegawai pajak dan keluarganya pada Rabu, 22 Februari lalu.

Eskalasi kasus ini meningkat setelah kondisi David Latumahina, korban penganiayaan, kritis dan video kekerasan itu juga tersebar luas. Sri mencopot Rafael dari jabatannya pada Jumat, 24 Februari lalu. Ia juga meminta klub sepeda motor gede Belasting Rijder DJP di Direktorat Jenderal Pajak dibubarkan.

Keputusan Menteri Sri itu ternyata tak segera bisa meredam dampak luas kasus ini. Beberapa hari kemudian muncul ajakan untuk memboikot pembayaran pajak. Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siroj, menyatakan akan menyerukan tak membayar pajak jika terbukti ada penyelewengan. Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mendatangi Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf pada Kamis, 2 Maret lalu. Malam harinya, Sri bertemu dengan sejumlah aktivis antikorupsi untuk meminta masukan.

Sri Mulyani menjawab sejumlah pertanyaan dari tim Tempo di kantor Kementerian Keuangan di Jakarta pada Jumat, 3 Maret lalu. Dia didampingi Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo.

Penganiayaan oleh anak Rafael Alun Trisambodo membuat Anda beberapa kali muncul di Instagram merespons kasus ini. Anda menduga dampaknya akan seperti ini?

Kejadiannya cepat banget. Waktu peristiwa itu terjadi, Pak Prastowo memberi tahu saya. Saya baru pulang dari Eropa, mendarat semalam dan besoknya berangkat ke pertemuan G20 di Bangalore, India. Begitu saya baca beberapa headline media, semuanya menggunakan label "anaknya orang pajak", makanya posting pertama saya di Instagram soal penganiayaannya. Pakai alasan apa pun, itu tidak dibenarkan. Saya mengecam. Kedua, yang menganiaya itu pamer harta kekayaannya. Tanpa prasangka apa pun, itu saja sudah menciprati kami. Maka saya mengecam. Saya juga dikecam warganet, "Kenapa cuma mengecam?" Ya, karena saya tahu dia hedonis. Ketiga, saya meminta Inspektorat Jenderal (Irjen) melihat orang ini. Itu sebelum saya berangkat ke India. Sampai di India, setelah perjalanan sekitar empat jam, ngantuk, dan sudah banyak pertemuan bilateral, alarm makin kencang karena kondisi David kritis. Gus Yaqut (Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Agama) ke rumah sakit, Gerakan Pemuda Ansor muncul. Foto atau video penyiksaan mulai beredar. Ini kayak api tiba-tiba membesar.

Apa data yang didapatkan soal Rafael?

Irjen mendeteksi risiko staf melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Zaman dulu belum ada LHKPN. Saya pulang pada 2016 dan LHKPN harus diserahkan pada 2017. Waktu itu saya tanya ke Irjen soal kepatuhan di Kementerian Keuangan. "Saya mengimbau saja, Bu," kata Irjen saat itu. Saya bilang, "Enggak ada mengimbau. Instruksikan!" Maka saya keluarkan instruksi. Undang-undang menyebutkan secara eksplisit siapa-siapa saja yang harus menyerahkan laporan. Dari 78.600 pegawai Kementerian Keuangan, hanya 32-33 ribu yang wajib. Saya bilang, "Suruh semuanya mengisi LHKPN." Maka kami mengembangkan sistem di Kementerian bahwa yang tidak wajib LHKPN harus tetap melaporkan harta kekayaan dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajaknya ke ALPHA. Setiap tahun LHKPN-nya…

Keywords: Wawancara Sri Mulyani, 

---

Foto Terkait