Peluang Mengadili Putin Di Mahkamah Internasional

Edisi: 16 Apr / Tanggal : 2023-04-16 / Halaman : / Rubrik : INT / Penulis :

DUMA, parlemen Rusia, akan mengamendemen undang-undang tentang keamanan yang akan memberikan wewenang kepada presiden untuk melindungi warga negaranya dari lembaga asing atau internasional yang membuat keputusan yang berlawanan dengan hukum Rusia. “Keputusan ini membuat kami melindungi negeri ini dari aksi ilegal, tak bersahabat, dan agresif sebagai bagian dari organisasi internasional,” kata Vyacheslav Volodin, Ketua Duma, seperti dikutip kantor berita TASS, pada Kamis, 13 April lalu.
Keputusan itu tampaknya merespons perintah penahanan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin yang diterbitkan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) pada pertengahan Maret lalu. ICC menyatakan Putin sebagai tersangka kejahatan perang dalam kasus deportasi ilegal anak-anak Ukraina ke Rusia selama invasi Rusia ke Ukraina.
Perhatian komunitas internasional kini berpusat pada seberapa jauh perintah ICC akan dilaksanakan. Sejauh ini sebanyak 123 dari 195 negara di dunia telah meratifikasi Statuta Roma 1998, dasar pembentukan ICC. Negara-negara yang menjadi pihak ini tentu diharapkan melaksanakan perintah ICC. Namun beberapa negara besar, seperti Amerika Serikat dan Cina, tidak meratifikasi Statuta Roma. Rusia mundur dari Statuta Roma pada 2016. Adapun Ukraina bukan pihak dalam ICC tapi menerima yurisdiksi pengadilan internasional itu.
Atip Latipulhayat, guru besar bidang hukum internasional Universitas Padjadjaran, Bandung, mengingatkan penangkapan kepala negara tidaklah mudah karena ada hukum kebiasaan internasional yang memberikan kekebalan bagi kepala negara yang sedang melawat ke negara lain. “Itu ‘cacat bawaan’ ICC sejak lahir karena ia dibentuk berdasarkan sistem hukum nasional dan menjadi superbody. Sedangkan hubungan negara-negara itu berdasarkan koordinasi,” ujarnya pada Jumat, 14…

Keywords: Vladimir Putin, KUHP, Perang Rusia-Ukraina, Mahkamah Pidana Internasional, Statuta Roma, 

---

Foto Terkait