Elite Jangan Memproduksi Aura Permusuhan

Edisi: 7 Mei / Tanggal : 2023-05-07 / Halaman : / Rubrik : WAW / Penulis :

PERBEDAAN penanggalan Idul Fitri antara pemerintah dan organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah telah terjadi beberapa kali. Namun pada tahun ini perbedaan itu berbuntut proses hukum. Tim kuasa hukum Muhammadiyah melaporkan dua peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Andi Pangerang Hasanuddin dan Thomas Djamaluddin, ke polisi pada Selasa, 25 April lalu, karena cuitan mereka di media sosial.
Menurut Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir, langkah hukum ini diambil sebagai pembelajaran agar kasus serupa tak terulang. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada aparat hukum ihwal pelanggaran dalam cuitan kedua peneliti itu: mana kritik, mana ujaran kebencian. Polisi menyambutnya dengan menetapkan Hasanuddin sebagai tersangka ujaran kebencian pada Senin, 1 Mei lalu.
Haedar mengatakan laporan itu merupakan dampak lanjutan dari campur tangan negara dalam urusan agama. Selain itu, “Ada faktor media sosial. Bisa jadi bermula dari sini,” katanya dalam wawancara secara daring dari kantor PP Muhammadiyah di Yogyakarta kepada wartawan Tempo, Abdul Manan dan Iwan Kurniawan, pada Jumat, 5 Mei lalu.
Dalam wawancara sekitar satu jam itu, Haedar berharap perbedaan penanggalan Idul Fitri di masa mendatang bisa diatasi dengan menggunakan kalender internasional. Ia juga menanggapi soal arah politik Muhammadiyah dalam Pemilihan Umum 2024.
Apakah Muhammadiyah tak khawatir dianggap mengkriminalkan pengkritik?
Muhammadiyah percaya pada obyektivitas. Mungkin orang secara sekilas akan mengatakan itu. Tapi coba lihat diksi, pilihan kata, dan bahasa mereka. Mana yang murni obyektif sebagai kritik, mana yang bukan. Nanti akan tahu juga. Belum lagi soal (bukti) jejak digital. Kami tidak membungkam kritik dengan hukum. Muhammadiyah kan tidak punya kekuasaan. Mana mungkin kami mau membungkam.
Mengapa hanya dua peneliti itu yang dilaporkan?
Dalam pandangan tim hukum, ada pernyataan (mereka), kemudian muncul sikap atau reaksi yang mendukung pernyataan itu tapi berlebihan dan makin berlebihan. Tapi pada saat yang sama juga teman-teman punya jejak digital jelas bahwa ada pernyataan, yang mana kritik dan mana yang provokasi dan mengandung ujaran merendahkan serta unsur ketidaksukaan terhadap Muhammadiyah. Supaya tidak ramai, sudahlah, proses hukum saja.
Apa yang diharapkan Muhammadiyah dari proses hukum terhadap peneliti BRIN itu?
Pertama, agar keributan serupa dan ekspresi-ekspresi yang berlebihan terhadap perbedaan tidak terjadi lagi. Kedua, agar ada kepastian hukum dalam menyelesaikan konflik yang bukan lagi wilayah agama sebenarnya. Biar jelas, lah. Ketiga, agar kita, baik warga negara, elite, maupun ilmuwan, punya koridor. Silakan berbeda dan dialog sekeras apa pun, tapi saling menghargai dan saling mentoleransi.
Jadi mengapa…

Keywords: Muhammadiyah, Idul Fitri, Pemilu 2024, Politik Identitas, Haedar Nashir, Kalender Islam Global, 

---

Foto Terkait