Tarik-ulur Ruu Penyadapan Di Dpr

Edisi: 11 Jun / Tanggal : 2023-06-11 / Halaman : / Rubrik : HK / Penulis :


RAPAT Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat pada Selasa, 30 Mei lalu, tak kunjung menuntaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan. Draf yang disusun Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR itu masih harus digodok. “Perlu satu kali rapat lagi,” kata Wakil Ketua Komisi Hukum dari Fraksi Partai Amanat Nasional Pangeran Khairul Saleh pada Jumat, 9 Juni lalu.­
Draf setebal 25 halaman itu mesti melewati persetujuan Komisi Hukum agar bisa dikirim ke Badan Legislasi untuk proses harmonisasi. Naskah tersebut akan mengatur mekanisme dan kewenangan penyadapan sejumlah lembaga negara, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, Badan Narkotika Nasional, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Kewenangan penyadapan Badan Intelijen Negara tak tercantum dalam RUU ini.
Pembahasan RUU Penyadapan masih alot. Kepala Badan Keahlian DPR Inosentius Samsul mengklaim rapat pada akhir Mei lalu itu dipenuhi berbagai usul untuk memastikan…

Keywords: Penyadapan, Pegasus, Free Access, RUU Penyadapan, Alat Sadap, 
Rp. 15.000

Foto Terkait

Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder

Artikel Majalah Text Lainnya

V
Vonis Menurut Kesaksian Pembantu
1994-05-14

Tiga terdakwa pembunuh marsinah dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. pembela mempersoalkan tak dipakainya kesaksian yang…

Rp. 15.000
H
Hitam-Hitam untuk Marsinah
1994-05-14

Buruh di pt cps berpakaian hitam-hitam untuk mengenang tepat satu tahun rekan mereka, marsinah, tewas.…

Rp. 15.000
P
Peringatan dari Magelang
1994-05-14

Seorang pembunuh berencana dibebaskan hakim karena bap tidak sah. ketika disidik, terdakwa tidak didampingi penasihat…

Rp. 15.000