Nasib Perdagangan Karbon Sukarela Setelah Bursa Karbon

Edisi: 3 Sept / Tanggal : 2023-09-03 / Halaman : / Rubrik : EB / Penulis :

WARGA lima desa di sekitar hutan lindung Bukit Panjang Rantau Bayur (Bujang Raba), Jambi, harap-harap cemas. Mereka sedang menunggu status karbon hutan yang mereka daftarkan bersama Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi ke Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI) yang dikelola Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. "Tahap 1 dan 2 sudah, sekarang tahap 3, menunggu verifikasi Kementerian," kata Penasihat KKI Warsi Rudi Syaf pada Jumat, 1 September lalu.
Hutan Bujang Raba adalah satu dari 9.382 proyek perubahan iklim yang sedang antre masuk ke SRN PPI. Hingga Sabtu, 2 September lalu, baru 238 proyek yang terdaftar dan 183 yang terverifikasi. Pemerintah mewajibkan semua kegiatan yang berhubungan dengan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta nilai ekonomi karbon terdaftar dan terverifikasi dalam SRN PPI. Termasuk proyek penyimpan karbon yang sebelumnya sudah terdaftar dan terverifikasi oleh lembaga internasional seperti Bujang Raba.
Bujang Raba sebetulnya bukan pedagang karbon. Pada 2013, KKI Warsi mendampingi warga di lima desa Kabupaten Bungo, Jambi, dalam pengelolaan 7.000 hektare hutan desa dengan skema perhutanan sosial. Lima tahun kemudian, KKI Warsi mendaftarkan 5.339 dari 7.000 hektare hutan Bujang Raba ke Plan Vivo sebagai hutan penyimpan karbon. Plan Vivo adalah lembaga internasional yang mensertifikasi hutan karbon sekaligus menghubungkan pengelola hutan dengan pembeli karbon atau pemberi kompensasi untuk menjaga hutan.
Baca: Berkah Karbon Bujang Raba
Tidak semua area diajukan menjadi hutan karbon. Yang…

Keywords: Perdagangan Karbon, Pajak Karbon, Emisi Karbon, Kredit Karbon, Pasar Karbon, Bujang Raba, Karbon Hutan, 

---

Foto Terkait