Yayasan Sofyan Djalil Dalam Sengkarut Dana Sawit Bpdpks

Edisi: 1 Okto / Tanggal : 2023-10-01 / Halaman : / Rubrik : HK / Penulis :

PENGUSUTAN dugaan korupsi dana sawit melalui penyaluran subsidi Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) bergulir kembali. Setelah vakum sehabis memeriksa Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto pada Juli lalu, sejumlah penyidik Kejaksaan Agung mendatangi kantor Yayasan Warisan Nilai Luhur Indonesia di Jalan Raya Bogor, Depok, Jawa Barat, pada Senin, 25 September lalu.
Yayasan yang bernama Inggris Indonesia Heritage Foundation (IHF) itu didirikan Sofyan Djalil. Ia Menteri Koordinator Perekonomian 2014-2015. Sofyan adalah menteri yang mencetuskan ide pengelolaan dana sawit hingga pendirian BPDPKS pada 15 Juni 2015. "Ada beberapa dokumen yang disita," kata Sofyan kepada Tempo sehari seusai penggeledahan atau Selasa, 26 September lalu.
Kejaksaan Agung sudah memeriksa belasan saksi. Dua di antaranya Kepala Divisi Keuangan IHF Shifa Sinthia serta Direktur Pendidikan Penelitian Pengembangan dan Keuangan IHF Florence Yulisinta Jusung. Keduanya diperiksa pada Jumat, 22 September lalu. Pada hari itu, jaksa juga memeriksa J, pengurus Indonesian National Shipowners Association. “Pemeriksaan ketiga saksi untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan penyidikan kasus BPDPKS,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana.

Bangunan milik Indonesia Heritage Foundation (IHF) di Jalan Raya Bogor, Cimanggis, Depok, 29 September 2023/Tempo/Magang/Joseph
Penggeledahan di IHF berlangsung dua hari. Pihak jaksa mengambil sejumlah dokumen. Yayasan IHF merupakan lembaga nirlaba yang dirintis Sofyan bersama istrinya, Ratna Megawangi, pada Juni 2000. Yayasan ini berfokus pada pengembangan pendidikan berbasis karakter dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi. IHF memiliki sejumlah bangunan di Jalan Raya Bogor dan Tapos, Depok. Sofyan mengaku tak paham mengapa tim kejaksaan menyasar Yayasan IHF. “Silakan tanya jaksa,” ucapnya.Baca: Dana Sawit BPDPKS: Kroni, Emisi, dan Deforestasi
Kejaksaan Agung mulai menelusuri kasus BPDPKS pada Juni lalu. BPDPKS berbentuk badan layanan umum (BLU). Sofyan membentuknya untuk menampung dan mengelola dana pungutan ekspor dari para perusahaan kelapa sawit. Kejaksaan menduga ada kerugian negara dalam penyaluran subsidi biodiesel dana sawit dari BPDPKS.
Jaksa meningkatkan penanganan kasus ini menjadi penyidikan dugaan penyelewengan dana BPDPKS pada Kamis, 7 September lalu. Pengusutan kasus ini merupakan pengembangan dari penyidikan dugaan korupsi minyak goreng. Namun, hingga kini, jaksa belum menetapkan satu pun tersangka.
Ketut Sumedana mengatakan tim jaksa belum bisa menentukan secara pasti nilai kerugian penyelewengan dana BPDPKS. Jaksa, dia menambahkan, masih memetakan kasus ini dengan memeriksa sejumlah orang dari pemerintah dan swasta. "Tunggu…

Keywords: Sofyan Djalil, Kelapa sawit, Airlangga Hartarto, Kejaksaan Agung, BPDPKS, Lin Che Wei, Perusahaan Sawit, Dana Sawit, 

---

Foto Terkait