Bahaya Konflik Kepentingan Di Mahkamah Konstitusi

Edisi: 15 Okt / Tanggal : 2023-10-15 / Halaman : / Rubrik : WAW / Penulis :

CITRA Mahkamah Konstitusi terpuruk. Survei Lembaga Public Opinion and Policy Research (Populi) Center pada Juni lalu menunjukkan kepercayaan publik terhadap lembaga ini berada paling bawah setelah Tentara Nasional Indonesia, Presiden, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pengawas Pemilu, Mahkamah Agung, dan Kejaksaan Agung.
Salah satu pemicunya adalah konflik kepentingan. Publik melihat pertalian keluarga Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman ketika menikah dengan Idayati, adik Presiden Joko Widodo, pada 2022 membuka ruang penyalahgunaan kewenangan. Apalagi kini Mahkamah Konstitusi tengah menangani gugatan tentang usia minimal calon wakil presiden.
Partai Solidaritas Indonesia yang menggugat batas usia dalam Undang-Undang Pemilu itu. Belakangan, dua anak muda dari Solo, Jawa Tengah, turut menggugat dengan alasan mereka penggemar Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Jika hakim konstitusi merevisi batas minimal usia calon presiden dan wakil presiden dari 40 menjadi 35 tahun, Gibran paling diuntungkan.
Ia digadang-gadang menjadi pendamping Prabowo Subianto, calon presiden Partai Gerindra, dalam Pemilu 2024. Gibran, anak Presiden Jokowi, kini berusia 36 tahun. Ambisinya menjadi wakil presiden terhalang oleh ketentuan tersebut. "Ini konflik kepentingan karena menyangkut keponakan," kata Jimly Asshiddiqie, Ketua Mahkamah Konstitusi 2003-2008, kepada Abdul Manan, Hussein Abri Dongoran, dan Iwan Kurniawan dari Tempo di rumahnya di Jakarta Selatan, Kamis, 12 Oktober lalu.
Guru besar tata negara Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, 67 tahun ini melihat citra Mahkamah Konstitusi ambrol. Penyebabnya bukan hanya kepercayaan publik yang menurun, tapi juga keputusan-keputusan politik yang melanggar konstitusi, seperti pergantian hakim yang seharusnya independen, dan kecenderungan kekuasaan yang makin otoriter.
Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga paling tidak dipercaya menurut publik. Anda setuju?
Sekarang Mahkamah Agung sedang terpuruk. Dua hakim agung masuk penjara, satu bebas. Sekretarisnya juga masuk penjara. Kasus-kasus etika dan kriminal itu membuat citranya jelek. Tapi citra Mahkamah Agung masih lebih baik dibanding Mahkamah Konstitusi. Tentu ada masalah. Terutama, misalnya, soal kualitas putusan yang makin banyak tidak memuaskan orang. Terus, ada problem-problem soal etika.
Apakah kepercayaan terhadap MK saat ini berada di titik paling rendah?
Terendah. Supaya jangan turun lagi.
Penyebabnya apa? Karena masyarakat tidak puas terhadap putusan hakim?
Relatif. Putusan pengadilan itu tidak selalu populer. Majority rule itu prinsip demokrasi. Siapa yang banyak, dia yang menentukan. Belum tentu benar. Bisa juga kekuatan politik. Ada 270 juta rakyat Indonesia, 200 juta enggak suka dengan Mahkamah Konstitusi, misalnya. Apa itu ukuran? Kalau Anda menghitungnya dari segi jumlah, itu logika demokrasi formalistik. Tapi pengadilan itu melengkapi majority rule dengan minority rights. Putusan pengadilan mungkin tidak populer, tapi itu enggak masalah.
Faktor lain?
Menurut saya, masa depan demokrasi kita terancam, antara lain karena neo-totalitarianisme, yang saya gambarkan apabila negara, masyarakat sipil, korporasi, dan media menjadi satu.
Apa indikasinya?
Pengusaha besar merambah bisnis media. Dia bikin stasiun televisi dan radio serta jaringan media sosial. Lalu dia rajin menyumbang ke organisasi masyarakat sipil, diangkat jadi ketua dewan syura, dewan penasihat, dan semacamnya. Maka masyarakat sipil di tangan dia. Akhirnya, dia bikin partai. Dua kemungkinan. Dia mau jadi calon presiden atau calon wakil…

Keywords: Mahkamah Konstitusi, Gibran Rakabuming Raka, Konflik Kepentingan, Anwar Usman, Jimly Asshiddiqie, Usia Calon Wakil Presiden, 

---

Foto Terkait