Drama Pemecatan Anwar Usman Dari Kursi Ketua Mahkamah Konstitusi

Edisi: 12 Nov / Tanggal : 2023-11-12 / Halaman : / Rubrik : LAPUT / Penulis :

TAMAT sudah jabatan Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi yang dikuasainya sejak 2018. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang dipimpin Ketua MK pertama, Jimly Asshiddiqie, mengumumkan pemecatan adik ipar Presiden Joko Widodo itu sebagai Ketua MK dalam persidangan yang digelar pada Selasa, 7 November lalu.Nasib Anwar sebenarnya bisa lebih tragis. Kepada Tempo pada Rabu, 8 November lalu, Jimly bercerita, Majelis Kehormatan memutuskan sanksi untuk Anwar dalam rapat pleno yang diadakan di gedung MK, sehari sebelum pembacaan putusan atau Senin, 6 November lalu. Saat itu Jimly dan dua anggota MKMK, Wahiduddin Adams dan Bintan Saragih, sempat bersepakat.
 “Prinsipnya kami sepakat dia dipecat sebagai anggota MK,” ujar Jimly di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 8 November lalu. Namun Jimly melihat masalah bisa berlarut-larut bila MKMK memberhentikan paman Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka itu sebagai hakim konstitusi. Ia memperkirakan Anwar akan membentuk majelis banding jika dilengserkan. Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan mengatur hakim yang dipecat wajib diberi kesempatan membela diri di hadapan majelis banding. Jimly mengusulkan Anwar cukup diberhentikan dari jabatan Ketua MK. Anwar tak bisa membentuk majelis banding jika hanya dimakzulkan dari kursi ketua. “Itu cara mengelak dari Peraturan MK,” ucap Jimly.Di antara para anggota Majelis Kehormatan, Bintan Saragih berkukuh tak ada opsi selain memecat Anwar. Dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Tangerang, Banten, itu merujuk pada Peraturan MK tentang Majelis Kehormatan. Dalam regulasi yang diteken Anwar pada Februari 2023 itu, hanya ada tiga ragam sanksi: teguran lisan, tertulis, dan pemberhentian tidak dengan hormat.Jimly mempersilakan Bintan menuliskan sikapnya dalam bagian dissenting opinion atau pendapat berbeda di berkas putusan Majelis Kehormatan. Sikap itu kemudian disampaikan oleh Bintan saat pembacaan putusan. “Tak ada sanksi lain,” kata Bintan. Jimly dan Wahiduddin disebut bisa memahami sikap Bintan itu.Pemeriksaan Majelis Kehormatan terhadap Anwar membuktikan hakim asal Bima, Nusa Tenggara Barat, itu melakukan pelanggaran berat. Majelis Kehormatan menyebutkan Anwar terlibat dalam konflik kepentingan karena mengadili perkara yang melibatkan keponakannya, Gibran Rakabuming Raka.


Baca:


Bagaimana Anwar Usman Mengatur Putusan Mahkamah Konstitusi




Pada Senin, 16 Oktober lalu, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa kepala daerah yang berusia kurang dari 40 tahun bisa menjadi calon presiden atau wakil presiden. Anwar Usman termasuk hakim yang menerima permohonan gugatan yang diajukan oleh mahasiswa Universitas Surakarta, Jawa Tengah, Almas Tsaqibbirru Re A. Anak pengacara Boyamin Saiman itu mengaku sebagai penggemar Gibran.Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara nomor 90 itu kemudian digunakan oleh Gibran untuk menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto. Sejumlah politikus Koalisi Indonesia Maju serta tiga pejabat pemerintah yang mengetahui proses pencalonan Gibran menyebutkan putusan tersebut terbuka setelah ada komunikasi antara Anwar Usman dan Istana.Dimintai tanggapan pada Jumat, 10 November lalu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengaku tak mengetahui adanya lobi Istana ke Mahkamah Konstitusi. “Saya sama sekali tak mengenal Almas,” ujar bekas…

Keywords: Prabowo Subianto, Mahkamah Konstitusi, Gibran Rakabuming Raka, Anwar Usman, Gibran, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, MKMK, Dinasti Jokowi, Prabowo, Pilpres 2024, Prabowo-Gibran, 

---

Foto Terkait