Netralitas Aparatur Negara Dalam Pemilu 2024

Edisi: 10 Des / Tanggal : 2023-12-10 / Halaman : / Rubrik : KL / Penulis :

ORDE Baru identik dengan hubungan patron-klien yang berujung pada praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme oleh segelintir elite penguasa dan aparatur negara yang menyokongnya. Pegawai negeri sipil dalam birokrasi menjadi instrumen melegitimasi kekuasaan para elite itu dari pusat sampai ke daerah. Reformasi 1998, karena itu, memberi angin segar dalam demokrasi di tingkat lokal dengan munculnya gagasan desentralisasi kekuasaan.
Masalahnya, patron-klien tak ikut terdesentralisasi, malah beralih bentuk, sehingga reformasi birokrasi dan pegawai negeri sipil tak semulus demokratisasi politik. Hampir dalam setiap pergantian kekuasaan dalam pemilihan umum, pegawai negeri yang kini disebut aparatur sipil negara (ASN) terjebak dalam tarik-menarik kepentingan politik, seperti pemilihan kepala daerah 2019 dan 2020, dan kini Pemilu 2024 yang hawa panasnya terasa sejak tahun ini.
Menurut Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu (2023), 80 persen pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah 2019 dan 2020 dilakukan oleh ASN. Angka pelanggaran terhadap asas netralitas ASN melonjak dari 29 laporan menjadi 1.596 laporan pada 2015-2020. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mencatat pada 2022, bentuk-bentuk pelanggarannya berupa kampanye di media sosial (30,4 persen) dan kegiatan mengarahkan dukungan kepada kandidat tertentu (22,4 persen). Aparatur yang melakukan pelanggaran paling banyak adalah pejabat fungsional (26,5 persen) dan…

Keywords: Bawaslu, KPU, Pegawai Negeri Sipil, Pelanggaran Pemilu, Pemantau Pemilu Asing, Pemilu 2024, Aparatur Sipil Negara, UU ASN, KASN, Netralitas ASN, 

---

Foto Terkait