Smelter Freeport Di Papua: Syarat Wajib Perpanjangan Kontrak

Edisi: 17 Des / Tanggal : 2023-12-17 / Halaman : / Rubrik : EB / Penulis :

MIMPI masyarakat Papua untuk bisa segera melihat smelter atau pabrik pengolahan tembaga berdiri di Bumi Cenderawasih sepertinya masih memerlukan waktu. PT Freeport Indonesia, perusahaan yang berkomitmen membangun smelter tersebut, masih terhalang urusan perpanjangan kontrak. Padahal rencana pembangunan smelter di Papua menjadi bagian dari negosiasi perpanjangan izin usaha pertambangan khusus atau IUPK dengan pemerintah, termasuk pelepasan 10 persen saham tambahan kepada pihak Indonesia.
Hingga kini Freeport Indonesia belum bisa memasukkan dokumen usulan perpanjangan kontrak kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Sebab, berdasarkan regulasi, permohonan perpanjangan IUPK baru bisa diajukan kepada Menteri Energi paling cepat lima tahun atau paling lambat satu tahun sebelum perjanjian berakhir. Izin usaha Freeport baru akan habis pada 2041 atau masih tersisa 18 tahun lagi. 
Karena itu, pemerintah mempercepat revisi regulasi yang menjadi ganjalan, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian Energi Agus Cahyono Adi mengatakan saat ini draf amendemen aturan telah melalui tahap harmonisasi antarkementerian. "Targetnya selesai tahun ini,” katanya pada 16 Desember 2023. 

Sejumlah pekerja menyelesaikan pembangunan proyek Smelter Freeport di kawasan Java Integrated and Industrial Port Estate (JIIPE), Gresik, Jawa Timur, Februari 2023. Antara/Rizal Hanafi
Pembahasan dan proses harmonisasi dikoordinasikan oleh Sekretariat Negara dengan melibatkan pejabat eselon I sejumlah kementerian dan lembaga. Tahap selanjutnya adalah finalisasi yang melibatkan pejabat tingkat menteri. 
Poin utama revisi…

Keywords: Kabupaten Fakfak, Papua, Freeport Indonesia, Mimika, Freeport, Smelter Freeport, 

---

Foto Terkait