Perdagangan Karbon Sektor Listrik. Seperti Apa?

Edisi: 21 Jan / Tanggal : 2024-01-21 / Halaman : / Rubrik : LAPSUS / Penulis :

SEJAK bursa karbon meluncur pada 26 Desember 2023, penjual unit karbon sektor listrik hanya ada dua: PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Padahal jumlah pengguna jasa unit karbon terus merangkak naik dan hingga 20 Januari 2024 sudah ada 48 entitas. “Seharusnya negara ikut mengatur demand unit karbon ini,” ucap Agus Sari, Chief Executive Officer Landscape Indonesia, lembaga yang menggeluti isu lingkungan dan pengendalian emisi karbon di Indonesia, kepada Tempo, 16 Januari 2024. 
Yang dimaksud Agus adalah kebijakan yang bisa memaksa pelaku usaha membeli unit karbon. Dengan kata lain kebijakan yang memaksa entitas penghasil emisi membeli unit karbon yang dijajakan PLN dan Pertamina di bursa karbon saat ini. Jika tidak bisa memenuhi ambang batas emisi, pelaku usaha harus membayar pajak karbon.
Pemerintah sudah berancang-ancang menerapkan pajak karbon minimal US$ 2 per ton emisi setara karbon dioksida. Instrumen ini bakal memaksa penghasil emisi mengurangi polusi atau membayar dengan cara membeli unit karbon atau sisa kuota emisi entitas lain. Namun, setelah mempertimbangkan kekurangsiapan pelaku usaha, pemerintah menunda penerapan pajak karbon hingga 2025. 
Penundaan tersebut membuat unit karbon yang sudah siap jual kurang laku. Padahal perdagangan karbon di sektor listrik punya dampak besar. Bagi PLN, misalnya, penjualan karbon ibarat bonus yang bisa mempercepat upaya menambah pembangkit listrik dengan energi ramah lingkungan. “Ada tambahan pendapatan yang tadinya tidak pernah ada," tutur Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis PLN Hartanto Wibowo pada…

Keywords: PLN, Kelistrikan, Emisi Karbon, Bursa Karbon, Unit Karbon, 

---

Foto Terkait