Kecurangan Pemilu Menurut Tim Sukses Calon Presiden

Edisi: 21 Jan / Tanggal : 2024-01-21 / Halaman : / Rubrik : WAW / Penulis :


PEMILIHAN umum masih sebulan lagi. Tapi dugaan pelanggaran dan kecurangan pemilu sudah meruyak dan mencuat. Selain soal politik uang, ada dugaan ketidaknetralan pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan personel Kepolisian RI serta penyalahgunaan kekuasaan untuk memenangkan salah satu calon presiden dan wakil presiden.
Ada tiga pasangan calon presiden-wakil presiden yang akan berlaga dalam pemilu ini, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (nomor urut 01), Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (02), dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. (03). Ketiga tim sukses pasangan calon presiden-wakil presiden ini sama-sama mengaku menemukan dugaan pelanggaran dan kecurangan pemilu oleh kubu pesaingnya.
Sudirman Said, Wakil Ketua Tim Pemenangan Anies-Muhaimin, menyebutkan adanya intimidasi terhadap kandidatnya. Bentuknya macam-macam, dari intimidasi terhadap penyelenggara kampanye di daerah, upaya pembatalan acara yang sudah dijadwalkan, hingga penyelenggara pemilihan umum yang bias terhadap kandidat yang disokong penguasa.
Tapi, kata Sudirman, masalah utama dalam pemilihan presiden kali ini adalah soal penggunaan kekuasaan untuk memenangkan pasangan kubu 02. “Milestone besar yang selama ini kita diskusikan itu kan seorang pemimpin tertinggi, yang seharusnya memberikan teladan dalam bernegara, malah menampilkan yang sebaliknya, mengubah undang-undang untuk kepentingan diri dan keluarganya,” ujarnya kepada Abdul Manan, Raymundus Rikang, Hussein Abri, dan Francisca Christy Rosana dari Tempo pada Rabu, 10 Januari 2024.
Deputi Bidang Hukum Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, menilai ada dua isu besar dalam pemilu kali ini. Pertama, ketidaknetralan aparatur negara. Salah satu bentuknya adalah kepala desa dan perangkat desa yang mengarahkan warganya untuk memilih calon nomor urut 02. Kedua, politik uang, yang bentuknya bisa berupa pemberian uang tunai atau paket sembako.
Menurut Mulya, selain dugaan ketidaknetralan yang terjadi di banyak tempat, ada indikasi penyelenggara pemilu yang kurang netral. “Kalau kami temukan di banyak kasus, bisa kami sebutkan bahwa itu sistematis dan masif,” kata Mulya kepada Abdul Manan dari Tempo dalam dua kali kesempatan wawancara, 8 dan 12 Januari 2024.
Ridwan Kamil, Ketua Tim Kampanye Daerah Jawa Barat Prabowo-Gibran, juga mencatat dugaan ketidaknetralan atau penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan kubu lain. Ia menyebutkan laporan tentang staf di kementerian yang datang ke desa untuk memberikan bantuan tapi dengan syarat mendukung pasangan calon tertentu.
Soal adanya dukungan dari Presiden Joko Widodo kepada Gibran, kata Ridwan, itu sudah hal lumrah dilakukan orang tua terhadap anaknya asalkan tidak menyalahgunakan kewenangannya. Ia menyarankan kalau ada temuan seperti itu diproses hukum. “Laporkan saja ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu),” ucapnya kepada Abdul Manan, Raymundus Rikang, dan Francisca Christy Rosana dari Tempo pada 16 Januari 2024.




Co-Captain Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) Sudirman Said di Brebes, Jawa Tengah, 6 Januari 2024/Antara/Muhammad Adimaja
Sudirman Said, Wakil Ketua Tim Nasional Pemenangan Anies-Muhaimin:
Jokowi Terang-terangan Menunjukkan Pemihakannya
Apa pola pelanggaran pemilu yang ditemukan tim Anda?
Menarik ada media menulis dengan judul besar “Pejabat Paling Berpotensi Lakukan Kecurangan”, kemudian diuraikan berbagai peristiwa, termasuk pertemuan Presiden dengan pimpinan partai, bagaimana proses memilih kepala daerah tanpa prosedur dan kriteria yang jelas. Tapi masyarakat juga sudah mulai melihat bahwa memang kecenderungan untuk tidak obyektif atau berpihak itu makin hari makin terlihat.
Tapi kalau milestone besar yang selama ini kita diskusikan itu kan seorang pemimpin tertinggi, yang seharusnya memberikan teladan dalam bernegara, malah menampilkan yang sebaliknya, mengubah undang-undang untuk kepentingan diri dan keluarganya. Itu satu “bendera merah” bahwa memang ada hal yang sangat serius sedang terjadi. Jadi apa pun yang terjadi belakangan ini hanya ekses atau ikutan dari peristiwa besar itu.
Soal ketidaknetralan aparat, apa yang paling menonjol?
Sikap Presiden, sikap adik ipar Presiden. Bagi kami, itu adalah aspek fundamental yang dirusak. Konstitusi kita mengatakan atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas.... Ini dua kalimat sakral. Yang satu adalah kita ingin berkat dari Tuhan. Kedua, kita ingin menjalankan negara dengan didasari keinginan luhur. Pertanyaan saya, siapa yang paling berkewajiban menampilkan dua hal itu? Ya, kepala negara. Dalam kenyataannya, kepala negara mengingkari keduanya. Yang dia tampilkan adalah nafsu untuk berkuasa yang membuat seluruh tatanan itu jadi rusak.
Anies mengaku kerap diintimidasi. Seperti apa bentuknya?
Dari awal kampanye, kami sudah merasakan. Mau bertamu ke salah satu tokoh di Banten, tuan rumahnya dilempari ular berkarung-karung. Kemudian sudah ada izin kampanye, terus dibatalkan atau dipindah. Mau mendarat dengan helikopter—karena penerbangan terbatas dan perjalanannya terlalu singkat sehingga harus pakai helikopter—tempat pendaratannya enggak diizinkan. Atau di Aceh itu tiba-tiba penyelenggara acaranya kabur karena diancam. Jadi, kembali, ini adalah satu ikutan saja dari pesan-pesan yang sudah dicontohkan di atas.
Ada indikasi untuk mengganjal Anies-Muhaimin?
Saya tidak bisa mengatakan bahwa langsung mengganjal 01, ya. Karena dari pihak 03 juga merasa dirugikan. Kalau kembali pada logika, siapa sih yang bisa berbuat kecurangan, yang bisa menggunakan kekuasaan? Ya, yang berkuasa. Karena itu, seruan bagi yang berkuasa untuk netral menjadi penting. Dan itu yang tidak terjadi sekarang. Bahkan makin terang-terangan Presiden Jokowi menunjukkan pemihakannya. Logika semua orang mengatakan, “Ya, namanya anaknya maju, masak iya dibiarkan kalah?” Jadi secara hitung-hitungan memang akan melakukan semua hal, menggunakan semua yang dia punya untuk…

Keywords: Pemilu 2024Anies-MuhaiminPrabowo-GibranGanjar-MahfudNetralitas TNINetralitas PolriNetralitas ASNKecurangan Pemilu
Rp. 15.000

Artikel Majalah Text Lainnya

K
Kusmayanto Kadiman: Keputusan PLTN Harus Tahun Ini
2007-09-30

Ada dua hal yang membuat menteri negara riset dan teknologi kusmayanto kadiman hari-hari ini bertambah…

B
Bebaskan Tata Niaga Mobil
1991-12-28

Wawancara tempo dengan herman z. latief tentang kelesuan pasar mobil tahun 1991, prospek penjualan tahun…

K
Kunci Pokok: Konsep Pembinaan yang Jelas
1991-12-28

Wawancara tempo dengan m.f. siregar tentang hasil evaluasi sea games manila, dana dan konsep pembinaan…