Soal Boleh-tak Boleh Presiden Kampanye

Edisi: 28 Jan / Tanggal : 2024-01-28 / Halaman : / Rubrik : NAS / Penulis :

SEJUMLAH kalangan mengkritik ucapan Presiden Joko Widodo yang menyebutkan presiden, menteri, dan pejabat publik boleh berkampanye saat pemilihan presiden. Keberpihakan itu dinilai melanggar hukum dan etik. “Pernyataan itu jelas salah,” ujar pakar hukum tata negara Bivitri Susanti, Rabu, 24 Januari 2024. Menurut Bivitri, pernyataan kampanye Jokowi akan membuat negara cenderung mendukung calon tertentu dalam Pemilihan Umum atau Pemilu 2024. Jokowi dua kali berbicara tentang bolehnya presiden berkampanye. Pada 24 Januari 2024 di Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jokowi mengatakan presiden boleh berkampanye dan memihak, tapi tak boleh menggunakan fasilitas negara. “Masak, gini enggak boleh, berpolitik enggak boleh?” tuturnya. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, yang berada di samping Jokowi, tersenyum mendengar ucapan itu.


Baca:


Manuver Jokowi Memenangkan Prabowo-Gibran


Bansos Jokowi Menjelang Pemilu, untuk Apa?


Bentuk Cawe-cawe Jokowi dalam Pilpres 2024




Di Istana Bogor, Jawa Barat, dua hari kemudian, Jokowi membawa kertas karton bertulisan aturan pemilu. Dia menyebutkan presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. “Yang saya sampaikan ketentuan mengenai undang-undang pemilu, jangan ditarik ke mana-mana,” katanya. Adapun Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyatakan netral dalam pemilihan presiden ini. Jokowi belum secara gamblang menyatakan mendukung calon presiden tertentu meski putranya, Gibran Rakabuming Raka, menjadi calon wakil presiden Prabowo. Tapi istri Jokowi, Iriana, sempat mengacungkan pose dua jari, yang menyimbolkan nomor urut Prabowo-Gibran, dari jendela mobil dalam kunjungan…

Keywords: Suap Proyek Kementerian Tenaga Kerja, Bawaslu, ITB, Kementerian Pertahanan, Jokowi, PKB, Pinjaman Online, PBNU, Prabowo-Gibran, Iriana, Kampanye Jokowi, 

---

Foto Terkait