Kembalinya Dwifungsi Tni

Edisi: 17 Mar / Tanggal : 2024-03-17 / Halaman : / Rubrik : NAS / Penulis :

PEMERINTAH sedang menyusun rancangan peraturan pemerintah tentang manajemen aparatur sipil negara (ASN). Regulasi ini antara lain mengatur penempatan anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian RI aktif pada jabatan sipil. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Abdullah Azwar Anas menyebutkan regulasi itu merupakan turunan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
Direktur Eksekutif Imparsial Gufron Mabruri mengatakan demokrasi terancam jika penempatan tentara dan polisi aktif jadi dimuat dalam draf peraturan manajemen ASN. “Sebab, melegalisasi kembalinya dwifungsi ABRI seperti era Orde Baru,” kata Gufron lewat keterangan tertulis, Kamis, 14 Maret 2024.
Perumusan peraturan itu juga mendapat sorotan dari Ombudsman Republik Indonesia. Anggota Ombudsman, Robert Na Endi Jaweng, menyebutkan ada perencanaan terstruktur dan sistematis untuk mengupayakan keterlibatan TNI dan Polri dalam jabatan sipil. Ombudsman menemukan adanya maladministrasi dalam pengangkatan perwira TNI menjadi penjabat kepala daerah.


Baca:


Bahaya Tentara-Polisi Masuk Sipil


Dwifungsi TNI di Pemerintahan Jokowi




Wakil Presiden Ma’ruf Amin menjamin peraturan pemerintah tentang manajemen ASN tak akan mengembalikan dwifungsi tentara. Ma’ruf mengatakan ada jabatan sipil yang memang bisa diisi personel TNI dan Polri aktif. “Tapi ada jabatan yang tak mungkin disiapkan oleh TNI dan Polri,” ucap Wakil Presiden.


PBB Singgung Cawe-cawe Jokowi di Pemilu 2024



Keywords: Anwar Usman, Munir Said Thalib, Aparatur Sipil Negara, MKMK, Dwifungsi TNI, Intervensi Jokowi, 

---

Foto Terkait