Di Thailand, Mahkamah Konstitusi Bubarkan Partai Yang Hina Kerajaan

Edisi: 7 Apri / Tanggal : 2024-04-07 / Halaman : / Rubrik : INT / Penulis :

KOMISI Pemilihan Umum Thailand (EC) mengajukan petisi kepada Mahkamah Konstitusi pada Senin, 18 Maret 2024. Mereka meminta Mahkamah membubarkan Partai Gerakan Maju (MFP) karena percaya partai itu berusaha menggulingkan monarki konstitusional negeri. Langkah EC ini menyusul keputusan bulat Mahkamah pada 31 Januari 2024 bahwa MFP dan pemimpinnya saat itu, Pita Limjaroenrat, bersalah hendak menggulingkan monarki konstitusional melalui usulan amendemen Pasal 112 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai lèse-majesté atau pasal penghinaan terhadap kerajaan.
Pasal lèse-majesté sebenarnya bertujuan menjaga kehormatan Kerajaan Thailand, tapi kemudian lebih sering digunakan untuk membungkam oposisi dan pengkritik pemerintah. Misalnya, Tantawan “Tawan” Tuatulanon, mahasiswa yang terkenal karena memprotes penyetopan kendaraan ketika iring-iringan mobil kerajaan lewat, berkali-kali ditahan dengan pasal karet ini.
Mahkamah masih mengkaji petisi EC. “Sayangnya, pembubaran partai itu sangat mungkin terjadi,” kata juru bicara Fortify Rights, organisasi independen pemantau hak asasi manusia di Asia Tenggara, yang hanya bersedia disebut sebagai Basil lantaran sensitifnya isu ini. Dia membandingkannya dengan pembubaran partai reformis Partai Masa Depan Maju (FFP) pada 2020. “Dalam istilah akademis, ini disebut judicialization atau lawfare.” Lawfare adalah yudisialisasi politik, yakni penggunaan pengadilan dan hukum untuk menyelesaikan masalah politik secara luas.
“Pengadilan, yang seharusnya tidak memihak, ternyata sangat berpengaruh dalam permainan politik sehingga mengabaikan imparsialitas hukum dan pengadilan,” kata Basil kepada Tempo pada Sabtu, 30 Maret 2024. Menurut dia,…

Keywords: Thailand, Mahkamah Konstitusi, Pasal Penghinaan, Pita Limjaroenrat, Pembubaran Partai, 

---

Foto Terkait