Dampak Aturan Impor Barang Yang Berubah-ubah

Edisi: 28 Apr / Tanggal : 2024-04-28 / Halaman : / Rubrik : EB / Penulis :

BUDI Santoso tengah mengebut penyelesaian revisi kedua peraturan Menteri Perdagangan tentang pengaturan impor. Saat ini, kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan itu, ada tiga tahapan yang harus dilalui, yaitu risalah rapat, persetujuan presiden, dan penandatanganan menteri. “Diusahakan pekan ini ditandatangani menteri, setelah itu segera berlaku,” ucapnya di kantornya pada 25 April 2024. 
Kementerian Perdagangan berkali-kali merevisi kebijakan impor. Pada 11 Desember 2023, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 yang antara lain berisi larangan dan/atau pembatasan (lartas) untuk sedikitnya 2.110 jenis barang yang diimpor. Tujuan aturan yang sedianya berlaku pada 10 Maret 2024 itu adalah membatasi belanja impor dan mengerek tingkat produksi dalam negeri.
Belum lagi aturan itu berlaku, pada 5 Maret, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 Tahun 2024 yang mengecualikan bahan kimia monoetilena glikol dan 11 jenis bahan baku plastik dari lartas. Aturan baru ini terbit setelah pemerintah menerima keluhan sejumlah organisasi pengusaha. Pembatasan impor rupanya berdampak pada keberlangsungan industri yang menggunakan bahan baku tersebut.  
Kini Kementerian Perdagangan hendak merevisi kembali beleid itu, lagi-lagi karena ada keluhan dari pengusaha. Ketua Umum Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia Subandi menyatakan importir umum masih menghadapi kendala dalam mendapatkan akses izin untuk mengimpor beberapa komoditas, misalnya baja dan ban buat kebutuhan industri pertambangan. Masalah muncul karena pelaku usaha sulit memperoleh rekomendasi teknis dari lembaga terkait, seperti Kementerian Perindustrian. Hambatan serupa dirasakan importir bahan kimia dan plastik.…

Keywords: Kementerian Perdagangan, Impor, industri, Pembatasan Impor, Lartas, 

---

Foto Terkait