Mengapa Insentif Mobil Listrik Dianggap Diskriminatif

Edisi: 28 Apr / Tanggal : 2024-04-28 / Halaman : / Rubrik : EB / Penulis :

TELEPON SELULER Lee Kang-hyun tak berhenti berdering ketika pemerintah membuka wacana revisi aturan mengenai insentif kendaraan listrik pada Oktober 2023. Lee, yang menjabat Chairman Korea Chamber of Commerce and Industry Indonesia, mendapat pertanyaan dari para pengusaha serta pemerintah Negeri Ginseng tentang regulasi yang memberikan izin impor kendaraan listrik utuh atau completely built-up (CBU) itu. 
Dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023 yang terbit pada akhir tahun lalu, pemerintah mengizinkan investor mengimpor kendaraan listrik CBU dengan alasan mempercepat pengembangan moda transportasi tersebut. Impor diizinkan dalam jumlah tertentu, sesuai dengan komitmen kapasitas produksi pabrik yang akan dibangun di Indonesia. Aturan ini mengubah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 yang mewajibkan produsen mobil listrik membangun pabrik di Indonesia. 
Menurut Lee, para pengusaha Korea Selatan mempertanyakan hal ini, mengingat produsen kendaraan listrik asal negara itu, Hyundai Motor Company, tak mendapat perlakuan serupa. “Sekarang sudah berlaku, kami tidak bisa berbuat apa-apa,” katanya kepada Tempo pada 24 April 2024. 
Hyundai Motor melalui perwakilannya di Indonesia, PT Hyundai Motors Indonesia atau HMI, membangun pabrik di Cikarang, Jawa Barat, pada 2019 dengan komitmen meningkatkan kandungan lokal dalam kendaraan listrik buatan mereka. Pada Maret 2021, HMI meluncurkan Hyundai Ioniq 5, kendaraan listrik pertama yang dibuat di pabrik tersebut. 

Rangka mobil listrik BYD di pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) di JiExpo…

Keywords: Korea Selatan, Mobil Listrik, Kendaraan Listrik, Kementerian Investasi, Insentif Kendaraan Listrik, 

---

Foto Terkait