Pada Desember 2005, Badan Kehormatan DPR mengungkap bahwa beberapa anggota DPR dari berbagai fraksi terlibat dalam praktek percaloan terkait alokasi dana bantuan pascabencana alam. Meskipun identitas anggota DPR yang terlibat tidak secara resmi diumumkan, berbagai laporan dari sumber internal menunjukkan keterlibatan mereka dalam upaya memanfaatkan posisi mereka untuk keuntungan pribadi.