Rapor Merah Kebebasan Berekspresi

Pemberangusan kebebasan berpendapat dan berekspresi menjadi catatan buruk dalam satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Cendekiawan dan kelompok masyarakat sipil menilai pada periode kedua pemerintahannya, Jokowi lebih represif dibanding sebelumnya.⁠

Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Sigit Riyanto, misalnya, mengatakan, setahun belakangan demokrasi mundur ke era otoritarianisme. Negara menganggap apapun yang dilakukannya benar dan harus didukung. "Itu berbahaya bagi demokrasi," kata dia kepada Tempo, 19 Oktober 2020.⁠

Sigit mengatakan, cendekiawan dan intelektual yang menyuarakan kepentingan masyarakat sipil kerap mendapat serangan. Pegiat hak asasi manusia juga mendapat serangan dari para buzzer atau pendengung pendukung pemerintah. Selain itu, menurut dia, negara menggunakan aparat untuk membatasi hak berpendapat dan berkumpul.