Sembako Jadi Bansos Paling Diharapkan selama PPKM, Terutama dari Kalangan Rumah Tangga

oleh:

Faisal Javier

Rabu, 25 Agustus 2021 19:15 WIB

Berdasarkan hasil survei yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), sebagian besar responden mengharapkan bantuan sembako selama pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat pada bulan Juli lalu, yakni sebesar 50 persen. Ditilik dari jenis kegiatan responden, mereka yang mengurus rumah tangga merupakan responden yang paling menginginkan bantuan sosial (bansos) sembako, yakni sebesar 66,3 persen, disusul kalangan pengangguran sebesar 59,1 persen.

“Banyak responden yang mengharapkan bantuan sembako sesuai dengan kebutuhan keluarga agar tidak perlu melakukan perjalanan keluar rumah,” tulis BPS dalam laporan tersebut.

 

Bantuan lain yang diinginkan responden agar tidak perlu keluar rumah adalah obat dan layanan kesehatan sebesar 39,5 persen. Kalangan masyarakat yang bekerja atau tidak bekerja untuk sementara waktu merupakan responden yang paling banyak dalam menginginkan bantuan ini, yakni sebesar 43,3 persen. Sedangkan kalangan masyarakat lain dalam survei ini umumnya lebih mengharapkan bansos sembako dan uang tunai dibanding jenis bantuan ini.

Sedangkan kalangan masyarakat yang berkutat dengan kegiatan sekolah lebih membutuhkan bantuan internet disusul uang tunai daripada bantuan sembako. Sebanyak 50,1 persen responden tipe ini membutuhkan bantuan internet agar tidak perlu keluar rumah, lalu 44,4 persen dari tipe yang sama membutuhkan yang tunai, dan 43,7 persen yang membutuhkan sembako. Hanya 31,6 persen yang membutuhkan bantuan obat dan layanan kesehatan.

Survei ini dilakukan BPS secara daring pada 13-20 Juli 2021 dan disebarkan secara berantai. BPS berhasil menjaring 212.762 responden di seluruh Indonesia. Teknik sampling yang digunakan ialah non-probablity sampling, yang berarti tidak semua penduduk Indonesia punya kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai responden. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 17 Juli lalu mengumumkan bahwa pemerintah mengalokasikan Rp 187,84 triliun untuk anggaran perlindungan sosial selama pandemi, naik hampir Rp 34 triliun dari rencana awal Rp 153,86 triliun. Pemerintah memiliki 8 program bantuan untuk masyarakat selama masa PPKM Darurat.