Dampak Pandemi Covid-19 Paling Berat: Penghasilan Berkurang

oleh:

Faisal Javier

Senin, 30 Agustus 2021 19:11 WIB

Berdasarkan hasil sigi yang dirilis lembaga survei Charta Politika Indonesia, persoalan ekonomi jadi efek pandemi Covid-19 yang paling berdampak bagi masyarakat. Sebanyak 60,3 persen responden menjawab bahwa penghasilan yang berkurang jadi dampak pandemi yang paling mereka rasakan. 

Dampak ekonomi lain yang diderita oleh responden ialah kehilangan pekerjaan. Sebanyak 16,1 persen responden mengaku kehilangan pekerjaan sebagai akibat pandemi Covid-19, dan menjadi dampak terbesar kedua yang dirasakan oleh responden survei ini.

Selain dua persoalan ekonomi itu, responden juga menyebut sejumlah dampak lain dari wabah yang paling mereka rasakan. Seperti harus belajar dari rumah, membiasakan protokol kesehatan 5M (mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas), harus bekerja,  dari rumah, dan lebih taat beribadah. Namun masing-masing jawaban persentasenya di bawah 10 persen. Sedangkan jawaban tidak tahu atau tidak ada jawaban mencapai 10 persen.

Pandemi Covid-19 memang berdampak serius terhadap perekonomian. Menurut penelitian Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah orang miskin Indonesia pada Maret 2021 mencapai 27,54 juta orang. Meski turun sekitar 10 ribuan orang dari September 2020, tetapi jumlah itu naik jika dibandingkan dengan Maret 2020. “Naik 1,12 juta orang,” kata Kepala BPS Margo Wayuno dalam konferensi pers, Kamis, 15 Juli 2021.

Survei ini dilakukan pada 12-20 Juli 2021 di 34 provinsi dengan jumlah sampel 1.200 responden dan batas kesalahan (margin of error) 2,83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Sampel dipilih sepenuhnya secara acak dengan metode penarikan sampel acak bertingkat (multistage random sampling), dengan memperhatikan wilayah serta proporsi antara jumlah sampel dengan jumlah pemilih dalam Pemilu di setiap provinsi.

Untuk meminimalisir dampak ekonomi akibat Covid-19, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 17 Juli lalu mengumumkan bahwa pemerintah mengalokasikan Rp 187,84 triliun untuk anggaran perlindungan sosial. Jumlah itu naik hampir Rp 34 triliun dari rencana awal Rp 153,86 triliun. Pemerintah memiliki 8 program bantuan untuk masyarakat selama masa PPKM Darurat.